WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023, yang disampaikan dalam laporan Pertanggungjawaban Bupati Kutim 2024. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-27 yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Kutai Timur pada Kamis, 13 Juli 2024.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan dengan ambisius, realisasi PAD hanya mencapai 14 persen dari target yang ditetapkan. Maswar, anggota Fraksi Golkar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pencapaian ini, yang dinilai masih jauh dari harapan. “Angka 14 persen menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam penyerapan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya optimalisasi jenis pajak dan retribusi yang ada guna mendongkrak PAD di masa mendatang. Maswar menegaskan perlunya penghitungan yang lebih akurat, pemantauan yang lebih ketat, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengumpulan pendapatan daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan target realisasi yang lebih realistis agar pencapaian dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Peningkatan PAD merupakan faktor krusial dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Kutai Timur,” tambah Maswar, sembari menyerukan langkah-langkah tegas dan terukur untuk mengatasi kendala yang menghambat peningkatan PAD.
Kritik yang disampaikan Fraksi Golkar diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang ada. Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kutai Timur, masukan dan kritik yang disampaikan oleh Maswar memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja anggaran daerah dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.
Rapat paripurna ini juga dianggap sebagai momentum penting bagi DPRD Kutai Timur untuk menjalin sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dalam upaya mencapai kemajuan yang lebih baik bagi Kutai Timur secara keseluruhan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama menghadapi tantangan yang ada, guna mewujudkan visi pembangunan yang lebih inklusif dan berkesinambungan bagi masyarakat Kutai Timur. (adv)
