WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan pandangan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023. Dalam pandangannya, Fraksi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Siang Geah, mengungkapkan bahwa realisasi dan pencapaian target oleh masing-masing OPD masih belum memadai dalam Nota Pengantar Raperda yang sedang ditinjau. “Fraksi kami meyakini bahwa detail informasi ini sangat penting untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” ujar Siang Geah.
Politisi asal Dapil III Kutim ini juga memberikan apresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui BPK perwakilan Kalimantan Timur. Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya beberapa temuan penting di sejumlah OPD yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kutai Timur.
“Temuan-temuan tersebut harus diperhatikan dengan serius demi memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” tegas Siang Geah.
Fraksi PDI Perjuangan berharap dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Fraksi ini percaya bahwa masukan mereka dapat memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan transparansi dalam pembangunan di masa mendatang.
“Reaksi Fraksi PDI Perjuangan mencerminkan kebutuhan akan pemantauan yang lebih ketat terhadap kinerja OPD, serta keinginan yang kuat untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah ini krusial untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan efisien dan efektif, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tutupnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mempertimbangkan temuan dan saran mereka untuk memperbaiki kinerja di masa depan, sehingga pembangunan di Kutim dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (adv)
