SANGATTA – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faisal Rachman, menyoroti efektivitas sistem drainase di wilayah perkotaan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), telah memulai penataan dan pembangunan drainase di beberapa area, Faisal menilai upaya tersebut masih belum cukup untuk mengatasi masalah saluran air yang kerap terjadi.
“Kami melihat Dinas PUPR mulai mengarahkan pembangunan drainase perkotaan, seperti di Jalan Dayung dan Jalan APT Pranoto, Sangatta Utara,” ungkap Faisal Rachman kepada Media Online Liputan Kutim setelah mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati di Gedung DPRD, Kamis (11/07/2024)
Menurut Faisal, meski ada beberapa upaya dari DPUPR untuk menangani masalah drainase, hasilnya belum memadai. Banjir dan genangan air masih menjadi masalah yang sering dihadapi oleh warga di sejumlah kawasan perkotaan, terutama saat musim hujan. Ia menekankan bahwa penanganan drainase yang lebih menyeluruh dan strategis diperlukan untuk mengatasi persoalan ini secara efektif.
Lebih lanjut, Faisal menyoroti bahwa penataan dan pembangunan drainase harus dilakukan secara lebih terpadu dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa saluran air di seluruh wilayah perkotaan dapat berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan banjir atau genangan air yang merugikan masyarakat.
“Penataan drainase tidak bisa hanya dilakukan di beberapa titik saja, tetapi harus mencakup seluruh wilayah yang rentan banjir. Jika tidak, masalah ini akan terus berulang dan merugikan warga,” tambahnya.
Faisal juga menyarankan agar Pemkab Kutim memperkuat koordinasi antara DPUPR dan instansi terkait lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan proyek drainase. Dengan demikian, penataan saluran air di perkotaan bisa berjalan lebih efektif dan mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Selain itu, Faisal mengingatkan bahwa pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala terhadap sistem drainase juga menjadi kunci keberlanjutan dari penataan ini. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan drainase tetap bersih dan bebas hambatan.
“Dengan adanya langkah awal penataan ini, diharapkan masalah banjir di kawasan perkotaan Sangatta dapat berkurang secara signifikan. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur”tutupnya
