WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur dari Partai Golongan Karya (Golkar), Bambang Bagus Wondo Saputra, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa di Kutim. Pernyataan ini disampaikan Bambang saat ditemui oleh awak media, termasuk Wartakutim, usai pertemuan dengan anggota DPRD Kutim dari Partai Golkar di Kantor Sekretariat Dewan, kompleks Bukit Pelangi Sangatta, beberapa hari yang lalu.
Bambang, yang akrab disapa dengan nama tersebut, memiliki latar belakang sebagai kepala desa sebelum terjun ke dunia politik. Sebelum menjadi anggota DPRD Kutim, ia menjabat sebagai Kepala Desa Makmur Jaya di Kecamatan Kongbeng. Namun, setelah menjabat selama sekitar satu tahun delapan bulan, Bambang memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala desa demi mengikuti Pemilihan Legislatif 2024.
Bambang menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai kepala desa, ia menyadari bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi oleh rekan-rekannya sesama kepala desa adalah pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa. Menurutnya, banyak kepala desa yang belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal belanja desa. Hal ini sering kali mengakibatkan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) di setiap akhir tahun anggaran.
“Saat saya masih menjabat kepala desa, banyak kepala desa yang belum memahami betul tentang pengelolaan keuangan desa, baik itu terkait dengan belanja desa. Selalu saja ada SILPA setiap tahun anggaran,” ungkap Bambang.
Namun, Bambang menegaskan bahwa selama masa jabatannya sebagai kepala desa, ia berhasil mengelola anggaran desanya dengan baik tanpa meninggalkan SILPA. Ia memastikan bahwa semua dana yang dianggarkan habis dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat di desanya.
“Saat saya menjadi kepala desa, pengelolaan anggaran desa saya tidak pernah meninggalkan SILPA. Semuanya habis dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Melalui pengalamannya tersebut, Bambang semakin terdorong untuk memperjuangkan peningkatan kapasitas aparat desa di Kutai Timur. Ia berkomitmen untuk mengusulkan penganggaran bimbingan teknis (Bimtek) melalui pokok-pokok pikiran dewan, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik kepada para aparat desa dalam mengelola keuangan dan anggaran desa.
“Hal yang ingin saya perjuangkan di DPRD Kutim untuk aparat desa adalah menganggarkan bimbingan teknis melalui pokok-pokok pikiran dewan. Dengan Bimtek ini, saya berharap para aparat desa dapat lebih memahami pengelolaan keuangan desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” tutup Bambang. (adv/wal)
