Berita Pilihan

Perkuat Basis Data UMKM, DPRD Kutim Dorong Pemkab Susun Peta Jalan Pengembangan Usaha

722
×

Perkuat Basis Data UMKM, DPRD Kutim Dorong Pemkab Susun Peta Jalan Pengembangan Usaha

Sebarkan artikel ini

SANGATTA – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), Leni Susilawati Anggraini, mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperkuat basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya.

Menurut Leni, data yang kuat dan terstruktur diperlukan sebagai dasar untuk menyusun peta jalan pengembangan sektor UMKM secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan dengan adanya peta jalan yang baik, pemerintah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan yang mendukung kemajuan UMKM.

Ia menggarisbawahi bahwa sektor UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. “Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat dengan dasar data yang akurat sangat diperlukan agar program-program pengembangan UMKM dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan,”ungkapnya.

Leni lebih lanjut, menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan pihak-pihak terkait, termasuk pelaku UMKM, untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan mencerminkan kondisi di lapangan. Data yang lengkap dan valid akan memudahkan pemerintah dalam menyusun program bantuan dan dukungan yang tepat sasaran.

“Dengan adanya basis data yang solid, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi UMKM secara lebih baik,” ujar Leni saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (6/11/2024).

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya dukungan bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar. Menurutnya, kebijakan pengembangan UMKM tidak bisa hanya bersifat sementara tetapi harus terarah dan berkesinambungan. Oleh karena itu, ia berharap Pemkab Kutim dapat segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat basis data ini sebagai bagian dari komitmen untuk memajukan sektor UMKM.

Ia juga menyatakan DPRD Kutim, khususnya Komisi B, siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di daerah. (adv)