Berita

Wakil Ketua DPRD Kutim Soroti Rendahnya Realisasi APBD 2024

481
×

Wakil Ketua DPRD Kutim Soroti Rendahnya Realisasi APBD 2024

Sebarkan artikel ini

Sangatta – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rendahnya realisasi anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Hingga triwulan ketiga, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 30 persen, jauh di bawah target ideal yang seharusnya mendekati 70 persen pada periode yang sama.

Sayid Anjas menyatakan bahwa rendahnya penyerapan anggaran ini berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program prioritas yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kutim.

“Penyerapan anggaran yang rendah tentu berdampak pada berbagai sektor vital. Kita harus memastikan bahwa alokasi anggaran ini benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat,” ujar Anjas dalam keterangannya di ruang kerjanya, Senin pekan ini.

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini tetap optimistis bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mampu meningkatkan realisasi anggaran dalam waktu tersisa. Menurutnya, dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, target serapan anggaran dapat tercapai sebelum tutup tahun.

“Kita masih memiliki waktu hingga akhir Desember. Saya yakin APBD kita (Kutim) bisa terserap dengan baik jika semua pihak bekerja maksimal,” tambahnya.

Anjas juga meminta Pemkab Kutim untuk segera mengidentifikasi kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Ia mendorong agar proses administrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan hambatan teknis lainnya dapat segera diatasi.

“Evaluasi menyeluruh sangat penting. Kita tidak ingin kondisi ini berulang di tahun-tahun mendatang. Kesejahteraan masyarakat bergantung pada bagaimana anggaran ini dikelola dan dimanfaatkan,” pungkasnya.

Dengan waktu yang tersisa, Anjas berharap Pemkab Kutim dapat memprioritaskan proyek-proyek yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. (adv)