SANGATTA – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Leni Susilawati Anggraini, mengungkapkan rasa pesimisnya terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2024 yang dinilai sulit mencapai target hingga 80 persen. Menurutnya, jika target tersebut tidak terpenuhi, akan terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar pada akhir tahun.
“Melihat progres saat ini, saya cukup pesimis APBD Kutim bisa terealisasi hingga 80 persen. Jika ini terjadi, SILPA akan menjadi dampak yang tidak terhindarkan, dan ini tentu bukan hal yang ideal,” ujar Leni saat ditemui di Gedung DPRD Kutim, Jumat (29/11/2024).
Menurut Leni, rendahnya realisasi anggaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lambatnya pelaksanaan proyek, kendala teknis di lapangan, hingga kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak pelaksana. Hal ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.
Ia menekankan, SILPA yang terlalu besar menunjukkan adanya perencanaan anggaran yang kurang optimal. Padahal, dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Kita harus evaluasi menyeluruh. SILPA yang besar tidak mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik. Artinya, ada yang harus diperbaiki, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan,” tambahnya.
Leni juga meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan program di bulan-bulan terakhir tahun anggaran ini. Ia menilai, dengan sisa waktu yang ada, diperlukan langkah strategis untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah disetujui.
“Pemkab harus bekerja lebih cepat dan tepat. Jangan sampai anggaran yang sudah disahkan tidak dimanfaatkan secara maksimal, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, Leni menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Ia berharap pemerintah daerah dapat menjadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang.
“Kita harus belajar dari pengalaman ini. Pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya soal terserapnya anggaran, tetapi juga seberapa besar dampaknya bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
