SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi strategis terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dimaksudkan agar penyusunan APBD dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, termasuk di wilayah pelosok desa.
Hal tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi GAP pada Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11/2024). Juru Bicara Fraksi GAP, Hj. Mulyana, menjelaskan bahwa sektor agribisnis, pariwisata, dan peningkatan efisiensi retribusi daerah perlu menjadi prioritas utama. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Optimalisasi potensi lokal di sektor agribisnis dan pariwisata, serta pengelolaan retribusi yang lebih efisien, akan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Ini perlu menjadi fokus bersama,” ujar Hj. Mulyana.
Selain itu, Fraksi GAP juga menyoroti perlunya efisiensi dalam belanja daerah, khususnya dengan menekan alokasi anggaran untuk belanja yang kurang produktif. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran pada program-program prioritas yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam hal pembangunan infrastruktur, Fraksi GAP merekomendasikan agar setiap proyek yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Transparansi dan efisiensi dalam implementasi proyek juga dinilai penting untuk memastikan manfaatnya terasa nyata di masyarakat.
Tidak hanya itu, Fraksi GAP menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Hal ini, terutama untuk pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan, dinilai akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
Fraksi GAP juga mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dengan menggali potensi pendapatan alternatif. Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan kemandirian fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dengan berbagai rekomendasi ini, Fraksi GAP berharap agar RAPBD 2025 dapat dirancang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah Kutai Timur. (adv)
