SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-20 pada Jumat, 22 November 2024, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Utama Paripurna DPRD Kutim tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim dan dihadiri oleh 23 anggota dewan.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya melalui juru bicaranya, Hasna, SE, MM. Dalam penyampaiannya, Hasna memberikan sejumlah catatan penting terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan alokasi belanja operasi yang terdapat dalam RAPBD 2025.
Hasna, politisi asal Kecamatan Rantau Pulung, menegaskan bahwa tata kelola keuangan dan kinerja BUMD harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mendorong agar target kinerja dan pelayanan BUMD terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kinerja BUMD harus diarahkan untuk tidak hanya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi PAD,” tegas Hasna.
Dalam pandangan fraksinya, Hasna juga menyampaikan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran operasional harus lebih efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap pengeluaran memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pandangan Fraksi Golkar ini mendapat perhatian serius mengingat BUMD memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hasna berharap agar pemerintah daerah terus mendorong perbaikan dalam manajemen BUMD, baik dari sisi operasional maupun tata kelola keuangan.
Rapat Paripurna XX ini merupakan rangkaian dari proses pembahasan RAPBD 2025 yang akan dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran. Pandangan dan masukan dari masing-masing fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMD agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. “BUMD harus menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Hasna. (adv)
