SANGATTA – Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Kutai Timur, Kajan Lahang, menegaskan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus penetapan APBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hal tersebut disampaikan Kajan dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Kutai Timur yang digelar untuk membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Kajan, PP Nomor 12 Tahun 2019 secara jelas mengatur setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk proses pembahasan hingga penetapan APBD. Ia menekankan bahwa pelaksanaan tahapan ini bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Pembahasan APBD adalah proses krusial yang tidak hanya melibatkan legislatif, tetapi juga menjadi medium bagi masyarakat untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran direncanakan dengan baik dan dialokasikan untuk kepentingan publik,” ungkap Kajan.
Dalam pandangannya, Fraksi Nasdem juga menyoroti pentingnya memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan APBD. Kajan mengingatkan agar anggaran diarahkan pada program-program strategis yang berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang percuma. “APBD harus menjadi alat untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD 2025 yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Masukan dari setiap fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv)
