SANGATTA – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur mengkritisi ketimpangan dalam alokasi belanja operasional yang masih jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Ketimpangan ini dinilai mencerminkan kurangnya perencanaan keuangan yang matang dari pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, dalam rapat paripurna ke-XX DPRD Kutai Timur dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (22/11/2024).
“Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Perlu evaluasi lebih dalam agar keuangan daerah dapat dikelola dengan lebih baik,” ujar Pandi.
Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya kelanjutan program multi years yang dianggap strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Program ini diharapkan dapat memprioritaskan konektivitas antar desa dan kecamatan di Kutai Timur, yang dinilai sangat penting untuk pemerataan pembangunan.
“Anggaran multi years harus tetap menjadi salah satu prioritas untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan berkesinambungan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Kabupaten. Pandi menyatakan bahwa masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan hasilnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.
