“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola untuk kepentingan mereka,” tambahnya.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Menurut Pandi, seluruh anggota DPRD Kutai Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
“Pengawasan yang efektif sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan program yang direncanakan berjalan dengan baik. Ini berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang masih diwarnai keterlambatan dalam penyerapan anggaran,” ujarnya.
Melalui kritik dan rekomendasi ini, Fraksi Demokrat berharap APBD 2025 dapat dirancang dengan lebih baik, mencerminkan keadilan dalam alokasi anggaran, dan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur.
