SANGATTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyerukan percepatan tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, Syaiful Bakri.SY., S.Pd., dalam Rapat Paripurna XX yang digelar Jumat (22/11/2025) sore.
Dalam pandangan umumnya terhadap Nota Pengantar RAPBD 2025, Syaiful menyoroti pentingnya memulai penyusunan RAPBD lebih awal agar tidak terjebak pada pembahasan yang tergesa-gesa di akhir proses.
“Kita tidak boleh mengulang kekurangan yang sama, di mana pembahasan dilakukan tergesa-gesa karena mengejar tenggat waktu pengesahan. Hal ini akan berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan,” tegas Syaiful.
Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah untuk lebih siap dalam mengantisipasi kendala teknis, terutama gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang kerap menjadi hambatan dalam proses penyusunan anggaran.
“Pemerintah perlu menyiapkan segala sesuatunya lebih awal untuk meminimalkan potensi masalah teknis, seperti down server SIPD, yang dapat menghambat jalannya tahapan penyusunan RAPBD,” ujar Syaiful.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong agar pemerintah lebih proaktif dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak awal tahapan perencanaan, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Melalui percepatan dan perencanaan yang matang, Fraksi PKS berharap RAPBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan program yang direncanakan. (adv)
