SANGATTA – Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan akhirnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 dalam Sidang Paripurna DPRD yang digelar Selasa, 26 November 2024. Pandangan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Hj. Hasna, di hadapan forum yang dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, ST.
Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap Raperda RPJPD untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Meski begitu, mereka memberikan sejumlah catatan penting yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana tersebut.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan. Fraksi Golkar menilai penguatan pendidikan menjadi salah satu elemen kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Hebat pada 2045.
Selain itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut mereka, kualitas layanan kesehatan harus terus ditingkatkan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke tingkat desa. Mereka menegaskan bahwa infrastruktur yang merata akan menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan akses air minum layak bagi masyarakat di seluruh kecamatan dan desa. Mereka menganggap penyediaan fasilitas ini sebagai prioritas yang tidak bisa diabaikan dalam rencana pembangunan daerah.
Fraksi Golkar juga menegaskan perlunya sinergi antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD untuk memastikan implementasi program pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Hj. Hasna mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, DPRD, dan masyarakat, untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjalankan program-program yang telah disusun. Menurutnya, keberhasilan RPJPD sangat bergantung pada kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Melalui pandangan akhirnya, Fraksi Golkar optimistis RPJPD 2025-2045 dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan Kutai Timur selama dua dekade ke depan. Mereka berharap rencana ini mampu membawa perubahan positif yang nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur. (ADV)
