Samarinda — Kondisi jalan nasional di Kalimantan Timur semakin mengkhawatirkan. Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan parah, namun belum mendapat penanganan maksimal dari pemerintah pusat.
Akademisi Teknik Sipil Polnes, Tumingan, menilai kerusakan ini disebabkan oleh efisiensi anggaran serta perhatian yang berlebih pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut, sejak proyek IKN berjalan, alokasi dana dan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur di luar kawasan tersebut semakin minim.
“Banyak kegiatan pemeliharaan jalan nasional yang terpangkas. Teman-teman di lapangan juga mengeluhkan hal yang sama,” kata Tumingan, Kamis (19/6/2025).
Ia juga menyoroti minimnya suara dari perwakilan daerah yang sebelumnya aktif menyuarakan kondisi jalan, seperti anggota DPR RI dari Dapil Kaltim, Irwan Fecho. Kini, isu kerusakan jalan dinilai kurang mendapat perhatian di tingkat nasional.
Tumingan berharap pemerintah pusat, terutama Presiden dan Menteri PUPR yang baru, dapat menyeimbangkan kebijakan pembangunan. Ia menegaskan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan nasional harus tetap jadi prioritas di luar proyek besar seperti IKN.
Ia juga mengusulkan dibentuknya forum komunikasi reguler antara pemerintah pusat, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), dan pemerintah daerah untuk membahas distribusi anggaran yang lebih adil.
Berdasarkan data Satu Data Kaltim, total panjang jalan nasional di provinsi ini mencapai 1.806,76 km pada 2024. Meskipun panjang jalan terus meningkat, kualitasnya tidak menunjukkan tren stabil.
Tercatat, jalan dalam kondisi baik hanya mencapai 477,23 km. Sementara jalan dengan kerusakan ringan masih mencapai 147,39 km, dan kerusakan berat tercatat 39,01 km pada tahun yang sama. Meski ada perbaikan dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini dinilai masih butuh perhatian serius, terutama di luar kawasan IKN.
