SANGATTA – Komite Pembentukan Kabupaten Kutai Utara terus menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB). Terbaru, komite melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, guna menyampaikan perkembangan perjuangan dan meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Kutim Sutrisno, Anggota DPRD Kalimantan Timur Arfan, serta Anggota DPRD Kutim Baya Sargius. Kehadiran Ketua Komite Pembentukan Kutai Utara, Majedi, memperkuat semangat perjuangan masyarakat di wilayah utara Kutim.
Majedi dalam paparannya menjelaskan, perjuangan pemekaran Kutai Utara sudah dimulai sejak tahun 2005.
Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2009, DPRD Kutim telah mengeluarkan surat keputusan sebagai bentuk dukungan awal. Kemudian, pada 2010 dilakukan kajian akademik oleh Universitas Mulawarman dan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menghasilkan skor kelayakan sebesar 429 dari 14 kategori, menempatkan Kutai Utara sebagai wilayah yang sangat layak dimekarkan.
Meski telah berjalan lebih dari satu dekade, perjuangan tidak berhenti. Bahkan saat ini, Kutai Utara telah masuk dalam 100 besar daftar DOB prioritas nasional yang sedang dibahas oleh DPR RI.
“Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung visi Asta Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran, kami yakin pemekaran Kutai Utara akan segera terwujud. Harapan ini semakin kuat, sebagaimana yang terjadi pada pemekaran provinsi di Papua,” ungkap Majedi optimis.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen mendukung aspirasi masyarakat Kutai Utara. Ia menilai, perjuangan ini bukan hanya layak diperjuangkan, tetapi juga perlu dikawal bersama.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi gawe bersama yang berhasil, demi terwujudnya harapan besar masyarakat Kutai Utara,” kata Mahyunadi dalam sambutannya.
Ia menegaskan, Pemkab Kutim akan terus membuka ruang komunikasi, mendorong dialog konstruktif, serta mendukung setiap langkah yang legal, aspiratif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa perjuangan pemekaran Kutai Utara masih hidup dan terus bergerak, didukung oleh semangat masyarakat dan komitmen pemerintah daerah.
