Pernyataan Ternak Mulyono dalam salah satu wawancara di stasiun televisi nasional baru-baru ini menuai perhatian. Ia menyinggung isu pemalsuan ijazah serta tuduhan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, yang secara tidak langsung mengarah pada Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ini menunjukkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tengah membuka babak baru dalam konstelasi politik nasional, menambah satu ‘medan pertempuran’ lagi, bukan hanya untuk para loyalisnya, tetapi juga bagi dirinya sendiri.
Padahal, gerakan para aktivis dan purnawirawan yang selama ini menyuarakan kritik terhadap Jokowi dilakukan atas dasar kesadaran dan independensi pribadi. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan secara mandiri membiayai kegiatannya tanpa sokongan partai politik atau kelompok tertentu.
Nama-nama seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan dr. Tifa, misalnya, telah menyuarakan pandangan mereka berdasarkan keyakinan pribadi, bukan karena dikendalikan oleh pihak lain.
Pernyataan Silvester Matutina, yang disebut oleh para penentang Jokowi sebagai lulusan “kampus ruko” dalam salah satu pemberitaan yang menyebut ada mantan petinggi negara di balik gerakan Roy Suryo, dengan insinuasi mengarah ke SBY, patut disayangkan. Narasi ini bukan hanya tidak berdasar, tapi juga dapat memecah perhatian publik dari isu-isu yang lebih substansial.
Di sisi lain, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru menunjukkan performa politik yang positif. Ia sering kali dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kemampuannya berkomunikasi dengan baik, bahkan dalam berbagai bahasa asing, menjadi modal penting dalam menjalankan tugas diplomatik.
Bandingkan dengan Gibran, yang justru kerap diragukan dalam aspek komunikasi dan diplomasi publik. Tak heran jika sebagian pihak menilai bahwa ada kecemburuan politik yang muncul dari kelompok tertentu terhadap peran strategis AHY.
Jika benar arah serangan politik ini mulai mengarah ke SBY dan Partai Demokrat, maka bisa dikatakan bahwa Presiden Jokowi sedang membentuk front perlawanan baru.
Setelah sebelumnya menghadapi kritik dari kalangan aktivis, akademisi hukum, para purnawirawan, serta perseteruan terbuka dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri, kini potensi ketegangan dengan SBY bisa menjadi medan konflik politik berikutnya.
Apakah ini langkah strategis? Ataukah justru membuka lebih banyak celah yang bisa menjadi bumerang?
