JAKARTA —
Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi nyata bagi dua persoalan besar yang selama ini membayangi daerah: banjir tahunan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Sangatta dan tantangan menuju swasembada pangan.
Melalui kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tepatnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), rombongan Komisi C yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, H. Bahcok Riandi, melakukan audiensi untuk mendorong keterlibatan dan intervensi pemerintah pusat dalam menangani dua persoalan strategis tersebut.
“Kami datang bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tapi membawa harapan besar masyarakat Kutai Timur. Masalah banjir dan pangan ini saling terkait, dan solusinya harus dilakukan secara kolaboratif antara daerah dan pusat,” tegas Bahcok Riandi.
Menurutnya, banjir di kawasan DAS Sangatta yang terjadi hampir setiap tahun telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Karena itu, dukungan teknis dan program dari Kementerian PUPR sangat diharapkan untuk mempercepat normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan perbaikan sistem drainase utama.
Selain penanganan banjir, Komisi C juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur irigasi pertanian guna menjaga ketahanan pangan dan mendorong kemandirian sektor pertanian Kutim. Potensi lahan produktif yang luas di beberapa kecamatan, kata Bahcok, harus diimbangi dengan ketersediaan sistem irigasi yang memadai.
“Kita tidak bisa bicara swasembada pangan tanpa dukungan infrastruktur irigasi yang kuat. Kutai Timur punya potensi besar, tapi butuh perhatian dan program nyata dari pusat,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, pihak Ditjen SDA menyambut baik langkah proaktif DPRD Kutim. Mereka menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan data teknis dalam menyusun program prioritas, agar setiap intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kunker tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju kolaborasi konkret antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, DPRD, dan Kementerian PUPR. Fokus utamanya: mengakhiri siklus banjir tahunan DAS Sangatta serta memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah melalui pembangunan jaringan irigasi yang modern dan adaptif.
“Kolaborasi adalah kuncinya. Tanpa sinergi pusat dan daerah, masalah banjir dan pangan ini akan terus berulang,” pungkas Bahcok.
