Sangatta,WARTAKUTIM.com Sekertaris Bappeda Kutim yang juga sebagai Advisor Forum MSH CSR Kutim mengatakan, menginginkan anggaran CSR perusahaan untuk pembangunan infrastruktur harus selaras dengan arah kebijakan dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
(Baca Juga : Dana CSR Membantu Pembangunan PRLH)
“Masing-masing perusahaan memiliki rencana kerja dan menyusun alokasi dana CSR yang akan mereka salurkan. Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal ini mengkonsolidasikan, mengkoordinir dan menfasilitas supaya program yang telah disusun perusahaan selaras dengan arah kebijakan dan tidaktumpang tindih dengan program pemerintah.”katanya.
Misalnya, lanjut Johan, antara program yang telah disusun masing-masing perusahaan itu haruslah selaras dengan program kerja yang ada di APBD Kutim, APBD Provinsi Kaltim dan APBN Pusat. Sehingga melalui musrembang desa, musrembang kecamatan, diharapkan peran dari sumber pendanaan itu saling sinergi.
Dia menambahkan, program pemerintah yang tengah digalakan saat ini yakni membangun infrastruktur, menembus keterisolasian pembangunan antara desa, kecamatan dan kabupaten. Mengentaskan kemiskinan, hingga membangun jaringan listrik baik listrik pedesaan hingga kecamatan.
“Termaksud mendorong sarana ekonomi lainnya juga kita dorong melalui program CSR itu. Kalau semua program itu selaras, tentu akan mempercepat usaha pemerintah untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di Kutim ini. Target-target yang telah disusun melalui RPJMD juga dapat diwujudkan,”
Dia menambahkan, selain mengandalkan dana CSR, pendanaan melalui alokasi dana desa (ADD) dari APBD Kutim dan dana desa (DD) melalui APBN pusat diharapkan dapat mendukung program percepatan dan pemerataan pembangunan di Kutim. ◄wal►
