Sangatta,wartakutim.com – Komite Pembetukan Kabupaten (KPK) Kutai Utara Kutara, mempertanya penggunaan nama Presidium Pembentukan Daerah Persiapan PPDP) Kutai Utara (Kutara) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 135.4/k.233/2016.
Hal tersebut disampaikan ketua tim KPK Kutara Majedi Effendi, saat audensi dengan Pemkab Kutim, yang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati Kutim beserta para Assisten, kabag Humas,Kabag Pemerintahan, camat dan tim KPK Kutara, di ruang Tempedau Setkab Kutim, Senin (28/3).
Menurut Majedi, penggunaan nama Presidium sangat tidak tepat, karena bahasa presidiun cenderum digunakan untuk sebuah wilayah yang ingin meminta kemerdekaan. Pihaknya meminta Pemkab Kutim untuk segera menganti nama Presidium tersebut.
“Cuma yang kami permasalahkan nama presidiumnnya. Karena menurut kami presidium konotasinya lebih cenderum ke tim masyarakat. Presediun, kami ingat seolah-olah seperti Papua Merdeka. Antara panitia, komite dan presidium sama, sehingga kami merasa terganggu dengan adanya presidium ini, “katanya.
Meskipun pihak merasa tidak nyaman dengan penggunaan nama presidium, namun dia sangat mendukung langkah pemkab Kutim membentuk tim Pembentukan Daerah Persiapan Kutara. “Kalau itu tim pemerintah, tentu kami 100 persen sangat mendukung dan mengapresiasi itu.”ungkapnya
Lebih lanjut dia menambahkan, tim KPK Kutara selalu siap mendukung dan bekerjasama dengan Tim Pemkab Kutim dalam rangka mempercepat tahapan proses terbentuknya daerah persiapan Kutai Utara.
Menanggapi permintaan Tim KPK Kutara, Bupati Ismunandar, langsung merubah nama Presidium Pembentukan Daerah Persiapan Kutai Utara menjadi Panitia Persiapan Kabupaten Kutai Utara.
“Saya menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh ketua KPK Kutai Utara. Kalau tidak mau namanya presidium, saya ini berpikir juga. Karena kita ini pernah mau merdeka ada panitia persiapan kemerdekaan. Kalau setuju kita sebut saja panitia persiapan Kabupaten Kutai Utara,”ujar Ismunanda yang langsung mendapat aplos yang sangat meriah dari dari hadirin.
Dia menambahkan, Tim PPKKU bertugas untuk mempersiapkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Utara. “Panitia telah menyiapkan segala untuk pemekaran Kutai Utara. Jadi kita tidak lagi berbicara, fasilitasi, bertemu dengan Menteri, bertemu dengan DPD RI maupun DPR RI. Sekarang kita tinggal mempersipkan,”katanya
Ismunandar berharap, Tim PPKKU dapat diterima oleh tim KPK Kutara dan bekerjasama untuk mewujudkan pemekaran DOB Kutara. Ismunanadar juga meminta tim ini segera menyusun struktur Tim PPKKU dan melibatkan tim dari tim KPK Kutara.
