Politik

Legislator Dukung Anggaran Operasional Dan Alkes RS Pratama Sangkulirang

155
×

Legislator Dukung Anggaran Operasional Dan Alkes RS Pratama Sangkulirang

Sebarkan artikel ini
Harpandi Umpu Kakah, SE

SANGATTA. Anggota Fraksi Demokat DPRD Kutim Harpandi, menyokong anggaran operasional dan alat kesehatan (Alkel)  untuk Rumah Sakit (RS)  Pratama Sangkulirang yang belum lama ini diresmikan Bupati Kutai Timur.

“Kami dari DPRD, tentu mendukung apapun program pemerintah, untuk kepentingan masyarakat. Seperti anggaran untuk rumah sakit, kami pasti dukung,” tegas Harpandi.

Harpandi yang juga berasal dari daerah pemilihan (Dapil) 5, yakni Sangkulirang, Sandaran, Karangan dan Kaliorang ini mengatakan bahwa untuk kepentingan dapil 5 terutama pemenuhan kebutuhan RS Pratama Sangkukirang seluruh anggota DPRD Kutim yang berasal dari dapik tersebut sepakat satu suara untuk mendukung penuh.

Terlebih kata dia, keberadaan RS Pratama Sangkulirang merupakan harapan masyarakat  terutama yang ada di empat kecamatan di sekitar rumah sakit tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan maksimal.

“Dengan adanya RS Pratama ini maka masyarakat tak perlu  jauh-jauh dirujuk ke RSUD Kudungga di Sangatta, untuk berobat” katanya.

Disebutkan, beberapa kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan untuk menunjang operasional RS Pratama Sangkulirang, diantaranya, belum tersedianya peralatan bedah serta alat radiologi (rontgen).

Selain itu, stok obat-obatan juga harus tersedia minimal hingga bulan April tahun depan, termasuk gaji dan honor dokter, tenaga medis dan non medis yang bekerja di RS Prayama Sangkulirang. Hal ini sebagai antisipasi belum cairnya anggaran murni APBD Kutim 2017, pada bulan-bulan tersebut.

“jadi kalau ditotal, kebutuhan RS Pratama Sangkulirang bisa mencapai Rp 5 miliar. Bupati Kutim Ismunandar juga telah berjanji akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut untuk menunjang operasional RS Pratama Sangkulirang, melalui anggaran perubahan tahun ini. Saya  sepakat untuk memperjuangkan alokasi anggaran tersebut melalui APBD Perubahan 2016. Minimal bisa terpenuhi hingga Rp 3 miliar. Apalagi, saat ini APBD Perubahan 2016 juga belum ketuk palu, jadi masih bisa dicarikan celah melalui pemangkasan anggaran-anggaran yang dinilai tidak terlalu penting,” kata Harpandi.(ima)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.