Berita

Aduan Warga Soal Sampah! Diterima Oleh Ketua DPRD Kutim

128
×

Aduan Warga Soal Sampah! Diterima Oleh Ketua DPRD Kutim

Sebarkan artikel ini

WARTAKUTIM.CO.ID – Tumpukkan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara, menjadi problem yang merisaukan masyarakat. Mengingat TPS itu adalah tempat pembuangan untuk sementara waktu, dengan kata lain ada problem lebih besar yang harus diselesaikan oleh masyarakat dan seluruh unsur pimpinan masyarakat di Kutim.

Persoalan sampah yang sempat menjadi pembahasan alias perbincangan masyarakat di Sangatta. Ditanggapi oleh Ketua DPRD Mahunadi dengan menggelar jejak dengar pendapat bersama perwakilan Ketua-Ketua Rukun Tetangga di Sangatta, pada beberapa waktu lalu.

“Sudah begitu banyak warga yang mengadukan perihal tumpukkan sampah di Sangatta ini. Sehingga Saya bersama rekan-rekan di DPRD mengundang perwakilan beberapa RT, untuk mendengarkan persoalan ini dari pimpinan ditingkat kecil tersebut,” terang Mahyunadi.

Dari pantauan maupun penelaahan yang ada, nampaknya persoalan muncul karena akses penjemputan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Belum persoalan terkait jauhnya jarak TPS dengan pemukiman warga, dimana inilah yang memicu penutupan TPS tersebut seusai keinginan warga.

“Dari beberapa tuntutan yang sudah disampaikan, maka harus ada TPS di tiap-tiap desa atau lingkungan pemukiman warga. Selanjutnya pengadaan tempat sampah harus tertutup dan tidak terbuka seperti sekarang, atau dapat menggunakan kontainer. Kemudian ketiga tersedianya motor pengangkut sampah roda tiga, serta kembali menggalakkan semangat kerja bakti di tingakatan warga dan menginformasikan adanya Bank Sampah di Sangatta pada warga,” paparnya lebih jauh.

Untuk saat ini kesabaran warga dikedepankan terlebih dahulu, mengingat prosesnya dimulai dari perencanaan APBD. Ini untuk hal-hal yang agak sukar dilakukan semisal penyediaan TPS dengan kelengkapan teknis lainnya. “Semisal harga satu TPS senilai RP 400 juta. Jika ada tiga tempat, tentu harus ada dana yang dikeluarkan sebesar RP 1,2 milyar,” terang politisi dari Partai Golkar ini. (adv)