WARTAKUTIM.CO.ID – Bupati Ismunandar menegaskan pihaknya sudah memperjuangkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) untuk diprioritaskan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Namun, semua ketentuan sudah diatur dalam peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
”KemenPAN RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi) RI dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) sudah menetapkan formasi dan jumlah kuota pegawai yang dibutuhkan, daerah (Kutim) hanya (bertindak) sebagai pelaksana, “ jelas Ismu yang mengatakan tidak pernah menutup mata dengan nasib honorer di Kutim.
Menurut mantan sekretaris Kabupaten Kutim ini, usulan untuk memprioritaskan tenaga honor menjadi PNS sudah dilakukan sejak dirinya baru menjabat sebagai Bupati Kutim. Memperjuangkan nasib honorer K2 yang masih tertinggal, tetapi sampai sekarang belum semua bisa terakomodir.
Lanjut Ismu, seperti juga yang dilakukan oleh Papua dan beberapa daerah lain di Indonesia. Termasuk mengusulkan formasi tingkat SMA dan sederajat untuk mengakomodir kebutuhan honorer di daerah. Namun apa daya, Pemerintah Pusat tetap berpegang pada keputusan dan aturan yang berlaku. Terlebih Menpan RI Syafuddin sudah berstatetmen bahwa ia akan menjadikan sarjana strata satu (S1) sebagai batas minimal pendidikan pelamar CPNS diseluruh Indonesia. Dengan tujuan meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia, demi bersaing dengan pelayanan birokrasi yang dilakukan oleh negara lain.
Meskipun TK2D menghadapi keadaan yang sulit, namun menurutnya masih banyak masyarakat yang ingin menjadi honorer. Ismu tak menampik ada permohonan dari beberapa tokoh masyarakat untuk menjadikan keluarganya sebagai TK2D. (hms4)
