SANGATTA-Wabup Kutai Timur (Kutim) Kasmidi langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kutim di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim kawasan Bukit Pelangi, Selasa (15/1/2019).
Kasmidi didampingi Kepala Kemenag Ambotang, Kepala Kesbangpol Abdul Kadir, Ketua FKUB Kutim Abdul Hafid Yusuf bersama jajaran pengurus FKUB dan para pemuka agama dari Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu di masing-masing kecamatan.
Rapat yang dihadiri 77 orang peserta itu membahas evaluasi kinerja FKUB selama tahun 2018, dilanjutkan pembahasan strategi dan program yang akan dilaksanakan di tahun 2019.
Dalam arahannya Kasmidi yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat FKUB meminta FKUB Kutim tetap solid pasalnya sebentar lagi menuju Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Untuk itu seluruh elemen kerukunan beragama semua bersatu dan kompak hasilnya menjalankan pesta demokrasi yang damai.
“Ada 5 kecamatan yang hadir seperti Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung diwakili para pemuka agama. Untuk kecamatan yang belum bisa datang kita akan membuat grup whats up untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi. Kedepan ada Rakerda kita akan rencanakan persiapannya. Saya minta FKUB terus komitmen memberikan Kutim kondusif dan tentunya membangun peningkatan kualitas keagamaan,” jelasnya.
Kasmidi menambahkan ditengah kesusahan keuangan daerah, FKUB tetap akan terbantu lewat dana CSR.
“Kami masih kesulitan dalam anggaran karena masih fokus membayar hutang proyek ke kontraktor. Dana CSR salah satu jalan untuk mensuport kegiatan FKUB,” tambahnya.
Ketua FKUB Abdul Hafidz Yusuf, mengungkapkan bahwa memang FKUB Kutim belum menerima anggaran dari Pemkab Kutim untuk operasional tahun anggaran 2019. Dana CSR memang menjadi solusi terbaik untuk menjalankan kegiatan program FKUB.
“Namun, saya mengharapkan seluruh jajaran dapat tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Kita yakini, kita dapat berjalan dengan landasan semangat kebersamaan dan juang dalam menjaga kerukunan umat beragama yang saat ini terjalin baik dan harmonis di seluruh wilayah Kutim,” ujarnya.
Senanda, Kepala Kemenag Ambotang, dalam kesempatan yang sama mengatakan, pengembangan kerukunan umat beragama bukan hanya slogan, melainkan kewajiban semua pihak untuk merawatnya dengan baik.
“Meskipun saat ini di Kutim selalu rukun, tetapi untuk menjaga timbulnya potensi yang dapat merusak kerukunan tidak hanya pemerintah saja yang harus turun tangan di lapangan. Peran tokoh agama dan masyarakat tentu sangat penting, karena langsung bersentuhan dengan lapisan-lapisan masyarakatnya baik secara kelompok maupun individu,” tutupnya. (hms13)
