WARTAKUTIM.CO.ID, SAMARINDA – Aksi lanjutan menolak pembangunan pabrik semen oleh Aliansi Masyarakat Peduli Karst (AMPK) Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Jalan Gadjah Mada, Senin (8/4/2019) dimulai sekitar pukul 12.30 wita.
Tidak seperti aksi sebelumnya, kali ini mahasiswa didatangi langsung oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang langsung ikut naik dan berdiri bersebelahan dengan korlap aksi saat itu.
Hadi menjanjikan akan memantau sendiri secara langsung kondisi area karst yang dimaksud. “Saya akan pantau sendiri lokasinya dan akan memutuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat,” ucap Hadi.
Menanggapi ucapan tersebut Andi Muhammad Akbar selaku Humas menyatakan bahwa sudah ada 54 usaha tambang yang beroperasi di kawasan karst. “Tidak ada koordinasi antara Gubernur dan Wakil Gubetnur dengan pemerintah di daerah,” seru Akbar.
Demonstran menuntut Wakil Gubernur untuk membuat pernyataan jelas menanggapi isu ini.
Sehubungan dengan perbedaan data yang dipegang antara mahasiswa dan pemerintah, Wagub Hadi berkomentar.
“Saya tetap akan meneliti ini (karst) lebih lanjut, dan Kepala Dinas terkait akan saya pecat jika tidak memberikan data yang benar,” tegas Hadi.
Aksi sempat berhenti sejenak setelah mic yang digunakan oleh korlap hilang entah kemana.
Setelah Wagub Hadi kembali ke ruang kerja setelah berpanas ria menemui pendemo, kericuhan justru terjadi. Polisi bahkan harus menembakkan gas air mata untuk melawan pendemo yang mulai anarkis dengan melempar batu. Polisi dan sejumlah satpol terluka terkena lemparan, termasuk Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa. (infosatu.co)
