SANGATTA – Kepala BPBD Kutim Syafrudin mengaku kewalahan dalam mengatasi karhutla yang terjadi selama ini. Beruntung banyak pihak yang turut membantu jika terjadi karhutla maupun bencana. Mulai dari Damkar, PDAM, TNI dan Polri, Dinas Pekerjaan Umum, Basarnas, Manggala Agni, serta masyarakat.
Untuk saat ini, BPBD hanya memiliki 1 unit mobil water tank, 2 unit motor trail, puluhan pompa semprot air gendong, 1 unit mobil rescue serta 1 unit mobil serbaguna. Mirisnya peralatan tersebut, merupakan peralatan teknis keluaran pertama, yakni dimiliki sejak pembentukan awal BPBD di Kutim.
“Sehingga kami kewalahan apabila terjadi kebakaran. Beruntung kami dibantu oleh pihak-pihak terkait maupun masyarakat. Yang secara stasional mau untuk turun bersama-sama menanggulangi bencana,” terang lelaki yang juga Ketua DPD Muhammadiyah ini.
BPBD Kutim amat kekurangan tenaga untuk mengatasi karhutla maupun bencana di daerah. Terlebih dari analisa kebutuhan pegawai, tidak benar-benar maksimal terpenuhi sesuai kebutuhan yang ditetapkan untuk instansi yang berkaitan langsung terhadap penanggulangan dan penanganan bencana.
“Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai, BPBD semestinya memiliki PNS sebanyak 150 orang. Namun sekarang hanya ada 97 orang, dengan jumlah TK2D 65 orang dan 28 PNS. Lebih-lebih lagi dari staf yang ada, kebanyakan adalah perempuan. Jika ada penanggulangan bencana, tentu akan kesulitan untuk diterjunkan atau diperintahkan, belum lagi jika mereka mengurus anak-anaknya, tentu tak dapat dipaksakan,” jelas Kepala BPBD.
Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBHR) dari Pemerintah Pusat pada tahun ini, rencanya akan dialokasikan oleh BPBD Kutim, untuk penambahan peralatan teknis dilapangan yang memang selama ini dianggap kurang.
“Jika tahun ini pihak kami belum bisa menyebarkan peralatan-peralatan penanganan karhutla di kecamatan, maka tahun depan akan direncanakan alokasi anggaran untuk kecamatan. Dibagi dua, sebagian di kabupaten dan sebagian lainnya di kecamatan,” terangnya.
