SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadsipora) Kutim Basrie, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutim, serta pengurus Cabang Olahraga (Cabor) se-Kutim pada Senin (24/2/2020) siang di ruang dengar pendapat DPRD di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Arfan, RDP dimulai tepat pada pukul 14.30 Wita. Dalam kesempatan tersebut politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyebutkan acara rapat dengar pendapat kali ini, perihal yang dibahas mengenai pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Kutim 2020 yang akan melaksanakan kegiatan, dengan hanya melibatkan delapan cabor saja.
“Diharapkan dengan adanya RDP kali ini, akan mendapatkan arahan dan solusi terkait pelaksanaan Porkab yang akan berlangsung dalam waktu rentang dua bulan kedepan, tentu dimulai oleh Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat Maswar untuk memberikan arahan, untuk kemudian dilanjutkan oleh Kepala Dispora,” ungkapnya membuka rapat.
Ketua Komisi D DPRD Kutim Maswar Mansyur mengatakan sebelum hearing ini digelar, ada beberapa surat yang masuk dari beberapa cabor dan juga ada beberapa berita yang muncul. Terkait Porkab yang menggunakan anggaran sebesar Rp 5 milyar dan hanya melibatkan delapan cabor saja.
“Komisi D ingin mengetahui sebenarnya, supaya cabor-cabor lain juga mengetahui berapa penggunaan dana untuk Porkab yang melibatkan delapan cabor tersebut. Kalau memang penggunaan dana realitis dan benar, saya kira ini merupakan program yang cukup bagus untuk KONI dan teman-teman cabor,” ungkapnya.
Sementara itu Kadispora Kutim Basrie menyebutkan, kronologi penetapan anggaran dan cabor, ditetapkan besaran anggaran awalnya sebesar Rp. 20 milyar, dengan asumsi banyaknya cabor yang mengikuti Porkab I Kutim 2020 yang pelaksananya adalah KONI Kutim. Diperjalanannya menjadi Rp. 10 milyar, lalu turun jadi Rp. 5 milyar dengan pelaksananya berpindah ke Dispora.
“Awal RKA sistem penyusunan program akan diberikan ke masing-masing Ketua Cabor, semisal anggaran cabor sepakbola mendapatkan anggaran Rp. 500 juta, lalu cabor catur Rp. 50 juta. Namun pola ini tidak diperkenankan, mengingat pola seperti ini merupakan pola pemberian hibah. Maka disusunlah berdasarkan saran BPKAD dan hasil konsultasi ke Inspektorat Wilayah, dilakukan berdasarkan item kegiatan dengan mengacu pada standarisasi Pemkab Kutim terbaru,” ujarnya.
Lebih jauh Basrie kemudian menerangkan sehingga terbentuklah RKA dan saat ini telah menjadi DPA. Untuk kronologi penetapan cabor yang dipertandingkan, Dispora meminta kepada KONI melalui forum rapat koordinasi pada tanggal 9 September 2019 lalu. Dimana ada asumsi 11 cabor yang akan dipertandingkan, lalu KONI melakukan survei dan verifikasi lapangan di 18 kecamatan tentang cabor yang akan dipertandingkan.
“Selanjutnya KONI mengundang Dispora pada 2 Januari 2020, dengan menyampaikan delapan cabor yang dapat dipertandingkan pada Porkab I Kabupaten Kutim 2020. Dimana selanjutnya pihak kami menerima Surat Keputusan delapan cabor dari KONI. Lalu ada pula hasil konsultasi kami ke pihak Provinsi dan Pusat, sesuai aturan-aturan yang ada. Oleh karenanya disarankan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita ini,” ungkapnya saat rapat dengar pendapat.
Kembali kepada Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan, dirinya berharap adanya rapat dengar pendapat yang terlaksana dengan diikuti beberapa pihak terkait. Tentu dapat membawa manfaat, mengingat tugas DPRD ada fungsi pengawasan. Sehingga ketika masyarakat bertanya-tanya tentu pihaknya memiliki jawaban.
“Supaya ada penjelasan dan kesamaan presepsi, tentu penggunaan anggaran Rp. 5 milyar boleh kita untuk ikut mengetahuinya. Karena itulah tugas kami sebagai wakil rakyat,” ucapnya lebih jauh. (ADV)
