WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Ketua Panitia Khusus LKPJ Bupati DPRD Kutim, Hepnie, kembali menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar yang selaras dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Kutai Timur. Pernyataan ini disampaikan dalam rekomendasi yang dibacakannya pada rapat Paripurna ke-24 di Gedung DPRD Kutim.
Dalam rekomendasinya, Hepnie juga menyoroti perlunya segera menyelesaikan beban hutang yang masih membayangi keuangan daerah. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini penting agar tidak menghambat kinerja pemerintahan dan proses pembangunan di Kutim.
“Pemerintah harus segera menindaklanjuti setiap temuan agar tidak menjadi beban yang menghambat kinerja,” tegas Hepnie saat membacakan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur untuk tahun anggaran 2023.
Acara yang diadakan di area perkantoran Bukit Pelangi Sangatta ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah. Dalam pidatonya, Hepnie menggarisbawahi bahwa perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar harus menjadi prioritas utama, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup di seluruh wilayah Kutai Timur.
Hepnie juga menekankan pentingnya penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat pada bulan Januari, untuk memastikan penyerapan anggaran dapat dioptimalkan sejak awal tahun. Terkait program multiyears, ia meminta agar sisa anggaran tahun 2023 dimaksimalkan sesuai dengan skema yang telah disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU).
“Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan proyek-proyek multiyears berjalan sesuai rencana,” ujar Hepnie, menekankan pentingnya pengawasan teknis dalam pelaksanaan proyek-proyek jangka panjang ini.
Hepnie juga merekomendasikan agar komisi-komisi terkait di DPRD Kutim membahas lebih mendalam masalah yang ditemukan dalam program multiyears. Ia berharap semua pihak dapat mengimplementasikan rekomendasi yang telah disampaikan demi pembangunan Kabupaten Kutim yang lebih baik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pembahasan LKPJ bisa berjalan lancar,” kata Hepnie. Ia juga memohon maaf jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan selama proses pembahasan dan penyampaian laporan.
Hepnie berharap pemerintah daerah Kutai Timur lebih proaktif dan responsif dalam menanggapi setiap temuan dan laporan. Ia optimis bahwa langkah-langkah yang diambil dengan serius akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kutai Timur, terutama dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur dan efisiensi anggaran.
“Harapannya, pembangunan daerah akan terus berlanjut dengan baik, membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.
