WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak desa di Kutai Timur, terutama karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di kalangan aparat desa. Keterbatasan ini sering kali menghambat efektivitas pengelolaan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Minimnya SDM yang berkompeten dalam bidang administrasi dan keuangan sering menyebabkan pengelolaan dana desa tidak berjalan maksimal. Banyak aparat desa yang belum memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai untuk mengelola anggaran, menyusun laporan keuangan, serta memantau pelaksanaan program-program pembangunan desa.
Menanggapi permasalahan ini, Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Leni Angriani, menegaskan pentingnya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah maupun keuangan desa. Menurut Leni, pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Keuangan desa yang melibatkan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan perlu dikelola dengan baik agar tidak salah sasaran dan tidak melanggar aturan,” kata Leni pada Kamis, 18 Juli 2024.
Leni juga mengungkapkan dukungannya terhadap pelaksanaan Bimtek dan pelatihan bagi aparat desa. “Keuangan adalah bidang Komisi B DPRD Kutim, jadi kami sangat setuju dan mendukung penuh Bimtek dan pelatihan pengelolaan keuangan desa ini,” tambahnya. Sebagai anggota DPRD Kutim dari Dapil 5 yang meliputi Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun, dan Karangan, Leni menekankan pentingnya kegiatan tersebut bagi pengembangan kapasitas aparatur desa.
Selain itu, Leni menjelaskan bahwa pembinaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sering dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan manfaat besar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas aparatur desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa,” jelas Leni. Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Leni berharap, dengan sering mengikuti Bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, aparatur desa akan lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi masyarakat desa itu sendiri. “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa,” tegasnya.
