SANGATTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Kutai Timur 2023, Hepnie Armansyah, menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang ditemukan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada LPJ Bupati Kutim 2023. Hal ini menjadi perhatian utama dalam rapat Pansus bersama OPD yang digelar di Kantor DPRD Kutim, Senin (1/7/2024).
Hepnie Armansyah, yang juga merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan kekhawatirannya terhadap tingginya jumlah SILPA, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim. “Salah satu OPD yang memiliki SILPA terbesar adalah Dinas PUPR, yang bersumber dari proyek multiyears atau tahun jamak. Kalau tidak salah, SILPA-nya mencapai Rp430 miliar,” ungkap Hepnie saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan, termasuk dari Wartakutim.
Besaran SILPA yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan terkait efisiensi pengelolaan anggaran oleh OPD terkait. Hepnie menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, terutama untuk proyek-proyek besar seperti yang ditangani oleh Dinas PUPR.
Hepnie juga menyebutkan bahwa SILPA sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kutim. “Dengan SILPA sebesar ini, kita seharusnya bisa melihat percepatan dalam pembangunan infrastruktur, yang jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hepnie mengungkapkan bahwa Pansus akan terus mengawasi penggunaan anggaran oleh OPD-OPD di Kutim, memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Kami di Pansus akan terus mengawal dan mengawasi, agar penggunaan anggaran bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Hepnie meminta agar OPD terkait dapat memberikan penjelasan rinci mengenai penyebab tingginya SILPA, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi hal tersebut di masa mendatang.
“Dinas terkait perlu memberikan penjelasan mengenai mengapa SILPA bisa sebesar ini, dan bagaimana rencana mereka ke depan untuk memastikan anggaran dapat terserap secara optimal,” pungkas Hepnie.
