SANGATTA – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Siang Geah, menyoroti adanya keterbatasan informasi terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam dokumen Nota Pengantar Raperda. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) ini menyampaikan temuan tersebut saat ditemui wartawan di Kantin DPRD Kutim, baru-baru ini.
“Kami menemukan bahwa informasi yang berkaitan dengan realisasi dan pencapaian target dari masing-masing OPD belum memadai dalam Nota Pengantar Raperda yang sedang ditinjau. Fraksi ini meyakini bahwa detail informasi ini sangat penting untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” ujar Siang Geah.
Menurutnya, meskipun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui BPK Perwakilan Kalimantan Timur, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian. Fraksi PDI-Perjuangan mencatat sejumlah temuan yang dianggap krusial untuk diperbaiki demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi predikat WTP yang diberikan BPK, namun kami juga menemukan beberapa temuan di sejumlah OPD yang perlu diperbaiki. Temuan ini penting untuk diperhatikan agar pengelolaan keuangan daerah di Kutai Timur dapat ditingkatkan,” jelas Siang Geah.
Dia menekankan bahwa informasi yang lebih lengkap dan transparan mengenai pencapaian target dan realisasi kinerja OPD sangat penting untuk membuat kebijakan yang lebih efektif. Dengan data yang memadai, pembuat kebijakan dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat dan merancang langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Fraksi PDI-Perjuangan berharap bahwa masukan mereka dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Mereka percaya bahwa dengan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pembangunan yang ada.
“Pendapat Fraksi PDI Perjuangan diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap bahwa dengan adanya masukan ini, pemerintah daerah dapat lebih transparan dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran, serta lebih efektif dalam pelaksanaan program-program pembangunan ke depan,” pungkasnya.
