Berita

Pemkab Kutai Timur Respons Pandangan Fraksi DPRD terhadap RAPBD 2025

420
×

Pemkab Kutai Timur Respons Pandangan Fraksi DPRD terhadap RAPBD 2025

Sebarkan artikel ini

SANGATTA – Dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan pertama tahun 2024, yang digelar pada Senin (25/11/2024), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutim, Sudirman Latief, mewakili Bupati Kutai Timur.

“Pemkab Kutai Timur menyampaikan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi atas pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Penjelasan RAPBD 2025. Ini merupakan wujud kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ujar Sudirman.

Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari DPRD, terutama yang berkaitan dengan belanja daerah. Sudirman menyampaikan bahwa Pemkab Kutim akan memaksimalkan alokasi belanja operasional demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Belanja operasional akan dioptimalkan agar pelayanan masyarakat dapat berjalan maksimal. Selain itu, belanja daerah, yang meliputi belanja modal dan operasional, akan dievaluasi kembali agar lebih berimbang dan proporsional,” jelasnya.

Pemkab juga berkomitmen menjadikan masukan dari DPRD sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan anggaran dalam penyusunan RAPBD 2025. “Kami sangat menghargai semua masukan yang telah disampaikan. Ini akan menjadi bahan telaah untuk menyusun anggaran final,” tambah Sudirman.

Pemkab Kutai Timur berharap pembahasan RAPBD 2025 dapat selesai tepat waktu agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal di tahun mendatang.

Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen tanggapan resmi Pemkab Kutim kepada DPRD untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan badan anggaran. Hal ini menandai dimulainya tahapan lebih mendalam dalam penggodokan RAPBD 2025. (adv)