SANGATTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan tantangan serius kepada Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Salah satu langkah konkret yang diminta adalah melipatgandakan usulan pembangunan irigasi guna mendukung perluasan sawah dan peningkatan produksi padi.
Tantangan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian sekaligus Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan Kalimantan Timur, Liferdi Lukman, saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Kamis.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengatakan kunjungan tersebut tidak hanya membawa dukungan, tetapi juga target yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Hari ini Pak Direktur Irigasi datang ke Kutim membawa ‘oleh-oleh’ sekaligus tantangan agar kita menambah usulan irigasi. Saat ini kita baru punya empat usulan, diminta minimal 10, bahkan kalau bisa lebih,” ujarnya.
Ia mengakui, salah satu kendala utama pengembangan pertanian padi di Kutim adalah rendahnya minat masyarakat. Banyak petani masih enggan menanam padi karena keterbatasan fasilitas pendukung. Kehadiran bantuan dari pemerintah pusat diharapkan mampu mengubah pola pikir tersebut.
Di tengah keterbatasan kewenangan daerah akibat regulasi yang ada, Mahyunadi menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.
“Alhamdulillah, ini bukti pusat sedang serius. Kalau daerah siap, anggaran akan mengikuti. Target kami, implementasi program ini bisa tercapai minimal 90 persen,” tegasnya.
Sebagai langkah terobosan, Pemkab Kutim tidak lagi hanya bergantung pada usulan lahan masyarakat. Pemerintah akan mencetak sawah baru di lahan berstatus clear and clean, termasuk membuka peluang pemanfaatan lahan eks tambang, yang nantinya dikelola bersama masyarakat.
Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian, Liferdi Lukman, menilai Kutim memiliki potensi besar menjadi sentra produksi beras di Kalimantan Timur. Ketersediaan sumber air yang melimpah dinilai menjadi modal utama, asalkan dikelola secara optimal.
Ia juga menyoroti anggapan masyarakat yang lebih memilih kelapa sawit dibanding padi karena dinilai lebih menguntungkan. Menurutnya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
“Kalau dihitung dari pengalaman di Jambi dan Riau, usaha tani padi bisa tiga kali lebih menguntungkan dibanding sawit. Ini yang perlu disosialisasikan, agar masyarakat memahami potensi sebenarnya,” jelas Liferdi.
Pemerintah pusat turut mengapresiasi langkah nyata Pemkab Kutim yang telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk sektor pertanian, seperti program Asuransi Petani Padi dan rehabilitasi lahan sawah yang sebelumnya tidak produktif.
Dengan komitmen pemerintah daerah serta dukungan penuh dari pusat, Liferdi optimistis target pengembangan puluhan ribu hektare lahan pertanian di Kutim dapat tercapai.
“Terkait target 20.000 hektare dalam lima tahun, itu bukan angka sembarangan. Ada kajian dan perhitungan matang. Kami yakin Kutim bisa menjadi salah satu sentra padi untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan,” pungkasnya.
