Sekjen DPD KNPI Kutim Bakri Hadi Mengatakan ususlan pemekaran sudah memasuki dua priode DPRD Kutim, dan semua Ketua DPRD pada saat itu sudah menyetujui usulan pemekaran itu. namun usulan tersebut selalu pental ditangan Bupati.
“Dari jamannya Mujiona kemudian Bu Harti jadi Ketua DPRD Kutim sudah disetujui Usulan pemekaran itu, namun Pentalnya usulan itu di Bupati”Kata Bakri Hadi saat ditemui di Sekertariet DPD KNPI Kutim, Kamis Malam
Menurutnya untuk usulan pemekaran itu, berdasarkan undang Undang Kutai Utara sudah layak untuk dimekarkan namun apa yang diusulkan tak pernah jelas akhirnya.”Pansus sudah terbentuk bahkan beberapa kali paripurna sudah dilakukan untuk pemekaran ini. namun hasilnya hingga saat ini masih belum jelas” Katanya.
“Ini Bukan kepentingan Politik, dan berdasarkan UU, daerah itu layak, dari mulai luas wilayah, Jumlah kecamatan sudah memenuhi ketentuan dan syarat lain pemekaran untuk lepas dari Kabupaten induk minimal 7 tahun, sedangkan usia kutim sudah masuk 14 Tahun.” Lanjutnya.
Dikatakannya untuk pemekaran ini terdapat politik anggaran semata, dimana kabupaten Induk harus membiayai Kabupaten yang baru dimekarkan .” Selama dua tahun APBD Kutim akan dialokasikan daerah yang baru dimekarkan, dan kantor kantor pemerintahan dibiayai pembangunan dari kabupaten induk, itu yang akan membebani APBD akan terbebani disitu”Kata Bakri
Dikatakannya, Untuk pemekaran ini sudah tiga kali dibentuk tim pemekaran namun pemekaran itu tak kunjung selesai untuk dimekarkan
