Wartakutim.com || SANGATTA ; Kepolisian Resort Kutai Timur (Kutim) terus mendalami dugaan pengadaan tanah dan dugaan pengelembungan tanah untuk pengembangan kawasan KIPI Maloy. Namun, semuanya masih dalam penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen serta memeriksa puluhan saksi termasuk beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Kutim dan BPN Sangatta.
Kapolres Kutim Edgar Diponegoro dan Wakapolres Kompol Yudi S serta penyidik Tipikor lainnya, Selasa (30/10) menyebutkan, sejumlah dokumen penting sudah diteliti termasuk RKA dan kwintasi penerima. “Memang anggarannya cukup besar sekitar seratus miliar lebih, namun kesemuanya akan menjadi perhatian serta diarahkan kemana dana yang ada,” terang kapolres.
Menjawab pertanyaan watawan apakah ada yang sidah ditetapkan tersangka, kapolres menegaskan belum ada. “Sekarang ini masih penyelidikan,, modus kasusnya belum digelar pekarakan nanti setelah ada gelar pekara akan ada gambaran siapa dan apa yang harus dipertanggungjawabkannya dalam pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan KIPI itu,” bebernya.
Keterangan lain yang dihimpun awak media, dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah pengembangan kawasan ekonomi KIPI Maloy, diawali dari penguasaan tanah oleh beberapa orang kemudian dijual kepada pemerintah. “Harga tanah awalnya murah dijual masyarakat, namun belakangan dibebaskan panitia pembebasan tanah oleh Pemkab Kutim namun harganya jauh lebih tinggi dari harga pasaran di eks lokasi transmigrasi,” sebut sumber harian ini.
Adanya dugaan mark up harga ini, kabarnya menjadi fokus perhatian Polres Kutim namun ditegaskan Kapolres Edgar Diponegoro semua masih dalam penyelidikan. “Semua sedang didalami, memang ada laporan masyarakat adanya dugaan mark up namun kesemuanya sedang diteliti,” ujar kapolres saat memberi keterangan didampingi Kanit Tipikor Polres Kutim AKP Slamet.(WK-01)
