Sangatta – Forum Bersama (Forbes), “warga tang tergabung untuk memperjuangkan masalah enclave Taman Nasional Kutai (TNK)”, mempertanyakan keberangkatan camat Teluk Pandan bersama beberapa kepala desanya ke Jakarta untuk koordinasi masalah enclave dengan kementerian Kehutan terkait surat Kepala balai TNK untuk pemkab Kutai Timur, yang isinya melarang segala aktifitas khususnya pemasangan distrik di kawasan tersebut.
Menurut Koordinator Forbes, Halim Bahri, langkah camat yang ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Meteri Kehutan terkait masalah di TNK, merupakan tindakan yang sudah menyalahi aturan sacara kelembagaan pemerintahan. Dia mengatakan camat sebagai tangan pemkab di Kecamatan seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinannya yakni Bupati Kutai Timur.
“Sebagai bawahan Bupati, Seharusnya camat Teluk Pandan Berkoordinasi dulu dengan atasannya (Bupati) sebelum mengambil langkah untuk kejakarta berkoordinasi masalah yang terjadi di TNK. kata Halim Bahri Saat Menghubungi Wartakutim.com. Kamis, Kemarin.
Halim menambahkan, camat tidak punya wewenan dengan masalah yang terjadi di TNK apalagi masalah enclave di dua kecamatan yakni Kecamatan Teluk pandan dan kecamatan Sangatta Selatan.”Pemkab Kutim sudah membentuk tim percepatan masalah Enclave. Camat ini tujuannnya apa ke Jakarta ketemu Menteri Kehutan. Untuk apa?. Habiskan dana saja” tanyannya.
Jika mau koordinasi lanjut Halim, seharusnnya tidak perlu camat membawa kepala desa ke Jakarta untuk bertemu kementerian Kehutanan. “Mengapa harus ke Jakarta untuk koordinasi masalah TNK. Camat seharusnya koordinasi dengan tim yang sudah memperjuangkan masalah TNK di Kabupaten yang sudah di bentuk oleh bupati.” Imbuhnya.
Halim Lebih lanjut menambahkan, apalagi Camat yang berangkat tanpa dukungan masyarakat di dua kecamatan itu. Dia menduga kepergian Camat ke Jakarta untuk melakukan koordinasi hanya sekedar pelesiran (jalan jalan).Menurut dia, keberangkatan Camat dan kepala desa di danai ke Jakarta, mereka meminta bantuan perusahaan untuk mendanai ke Jakarta
“Kalau memeng dia (Camat) katakan mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat dari mana dan apa buktinya dia mendapat dukungan dari masyarakat, apakan mereka memiliki surat dukungan masyarakat.”Katannya.
