Sangatta, wartakutim.com – Sebanyak 40 anggota DPRD Kutim yang dilantik pada hari ini, Kamis (14/08), berasal dari berbagai Profesi. Salah satu diantara mereka adalah Agus Riansyah, yang merupakan mantan guru SMU Sangkulirang, yang berubah haluan jadi politisi dari Partai PKS.
Usai pelantikan DPRD Kutim, Kamis (14/8), Agus kepada wartawan mengatakan jika telah bekerja aktif nanti sebagai anggota DPRD, ia akan lebih banyak memperjuangkan bidang pendidikan dan kesehatan di kutim, yang selama masih belum maksinal dan belum memuaskan, di raakan seluruh masyarakat Kutim.
“Saya sebagai mantan guru, melihat anggaran yang diberikan untuk pendidikan, memang 20 persen. Hanya itu sudah termasuk untuk membangun gedung, dan berbagai kegiatan yang berbau pendidikan. Karena itu, meskipun mendapat porsi yang cukup besar, tetap masih kurang. Sebab, seharusnya untuk pembangunan fisik, lain, sementara untuk anggaran pendidikan terutama untuk kesejahteran guru, fasilitas belajar termasuk kebutuhan anak anak sekolah, itu 20 persen,” kata Agus Kepada Wartawan, Kamis (14/8) di kantor DPRD Kutim
Pendidikan juga perlu penataan yang benar. Terutama penyebaran guru. Di daerah terpencil, banyak sekolah yang gurunya sangat minim. Sementara di kota, bertumpuk. Karena gurunya di desa minim, guru pun mengajar yang bukan jurusannya. Namun ini terpaksa dilakukan untuk mengisi kekosongan guru.
“Jangankan dengan kota di Sangatta, penyebaran guru dengan kota kecamatan saja sudah timpang. Akibatnya, pemerataan pendidikan tidak sama. Jadi perlu ketegasan dari pemerintah, untuk menata masalah pendidikan ini,” Ungkapnya.
Diakui, tentu ini tidak mudah. Hanya, untuk ke depan harus dimulai dari rekrutmen guru. Dikatakannya, Pemerintah harus mengutamakan pemuda-pemuda yang berasal dari desa setempat, yang memang memenuhi kualifikasi untuk diangkat jadi guru di sekolah itu, agar tidak pindah-pindah lagi.
“Kalau yang datang dari daerah lain, ada kecendrungan untuk kembali ke kota setelah jadi PNS, karena tidak tahan dengan situasi di desa.”Ujarnya
Di sekolah di desa, juga banyak yang sudah mengabdi sebagai TK2D. Seharusnya kata dia, mereka ini yang diprioritaskan, karena sudah terbiasa dan sudah mengetahui keadaan di sana, sehingga tidak perlu harus pindah lagi ketika diangkat jadi PNS.
Lebih lanjut dia mengatakan, jadi bukan tidak suka pendatang, hanya ada kecenderungan mereka kembali ke kota, atau daerah asalnya setelah jadi PNS. Karena itu prioritas untuk guru, harus dari desa sekitar sekolah..
“Jadi karena pendidikan ini merupakan penentu masa depan daerah ini, maka perlu pembenahan, pemerataan pendidik yang pada ujungnya pemerataan kualitas pendidikan antara desa dan kota,” lanjut Agus. (Ima)
