Sangatta,WARTAKUTIM.com – Mahasiswa Kutim yang tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswa seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kutai Timur (Kutim) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang sangatta mulai bersuara tentang Pokok –Pokok Pikiran (P3) Anggota DPRD Kutim.
Menurut Mereka, P3 Anggota DPRD Kutim atau yang biasa dikenal Aspirasi dewan dalam bentuk proyek, banyak yang tidak tepat sasaran membuat sehingga sebagian masyarakat kurang percaya lagi dengan janji-janji yang ditawarkan. Bahkan, mereka pesimis dengan anggota dewan terpilih dapat mewujudkan semua apa yang dilontarkan kepada rakyat saat belum terpilih.
Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kutai Timur (Kutim) Nashirudin menilai, Pokok pokok pikiran (P3) anggota dewan yang tertuang dalam Aspirasi dewan dalam bentuk aspirasi proyek tidak menjamin sepenuhnya dapat memberikan kebutuhan masyarakat umum.
Pasalnya kata Nashirudin, berkaca dari anggota-anggota dewan sebelumnya, masih banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran. Walaupun ada, namun tindak lanjut untuk meneruskan pembangunan tidak dilakukan.
“Saya khawatir semuanya hanya janji semata. Tetapi hal tersebut jelas tidak kita inginkan. Dan kita berharap dengan seksama, agar anggota dewan terpilih ini dapat benar-benar memberikan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Memberikan aspirasi dengan tepat sasaran dan mengena yang dituju,”pinta Nashirudin.
Senada juga di ungkapkan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang sangatta Nasruddin. Dia mengatakan prihal aspirasi yang banyak diduga tidak tepat sasaran. Dicontohkannya, banyak pembangunan jalan-jalan yang diberikan bantuan tetapi tidak memiliki penghuni.
Parahnya lagi kata dia, pemberian aspirasi juga diduga hanya banyak diperuntukan kepada orang-orang terdekat dan bahkan sanak saudara. Melalui anggota DPRD yang baru, Nasruddin berharap agar kiranya dapat benar-benar memberikan hak rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat dan tentunya mengeyampingkan kepentingan individu maupun kelompok.
“Rakyat butuh perbuatan, rakyat butuh tindakan, rakyat butuh nyata. Bukan hanya sekedar kata dan khayalan. Jangan sampai kembali hanya mencedarai perasaan rakyat semata,”kata
Nasruddin seraya menambahkan, untuk pengawasan Aspirasi dewan tersebut, perlunnya pengawalan dari BPK dan elemen masyarakat, seperti LSM, tokoh masyarakat dan wartawan, agar proyek aspirasi dewan bisa tetap sasaran dan dapat dirasakan masyarakat.
