Sangatta,wartakutim.com – Camat Sangatta Utara mengatakan ratusan warga sangatta, telah menerima dana program simpanan Keluarga sejaterah (PSKS)senilai Rp 400 ribu dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM, yang dibagikan melalui kantor pos, belum lama ini.
Namun dari penerima dana PSKS itu, diakuinya, banyak yang tidak tepat sasaran. sekitar 25 persen penerima dana PSKS itu merupakan orang mampu, sementara yang tak mampu justru banyak yang tidak menerima bantuan tunai tersebut.
Menurut mantan camat Rantau Pulung ini, banyaknya warga miskin yang tidak menerima dana tersebut, karena saat penentuan penerima, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Pos, tidak kerja sama dengan pemerintah setempat, mulai RT, Desa bahkan Camat dalam melakukan pendataan.
“Kesalahan ini karena tidak ada kerja sama antara BPS dan RT. Selain itu, ada indikasi BPS masih menggunakan data tahun 2011, atau 2012, sehingga segala perubahan yang terjadi, selama 2 tahun itu tidak terakomodir. Misalnya, ternyata orang yang dulunya kurang mampu, dan 2 tahun ini jadi mampu, bahkan kaya, itu masih dapat, sementara orang yang miskin, atau yang jatuh miskin, tidak terima. Ini kan tidak adil,? kata Didi, pada wartawan kemarin
Sebagai camat, Didik berharap agar kesalahan dalam pembagian KSMS ini tidak terulang dalam pembagian kartu sakti Jokowi yakni kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (Kis), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Untuk pemberian kartu sakti Jokowi ini harus melibatkan RT, Desa dan Camat. Karena pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan, namun aneh kalau pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam penentuan penerima. Karena itu kalau tidak mau salah lagi, maka sensusnya harus dilakukan bersama dengan RT, Kades dan Camat,? katanya.
Didi mengakui kalau dia mengetahui PSKS banyak salah sasaran setelah didatangi banyak wargannya yang miskin, mempertanyakan pembangian kartu tersebut, dimana mereka membandingkan dirinya dengan tetangga yang mendapatnya, yang lebih kaya.
Sebagai camat, tentu ini sangat tidak adil, dan menyedihkan tapi dia tidak bisa berbuat banyak, Sebab kartu berisi simpanan kompensasi kenaikan BBM itu, telah disalurkan Kantor Pos.
“Kalau saya tahu mau dibagi, mungkin saya minta dilakukan verifikasi, dan menahan kartu yang salah sasaran. Hanya karena sudah dibagi tanpa kordinasi dengan kami, karena itu kami tidak bisa berbuat banyak,? katanya.
Namun data penerimanya masih dipegang, yang diperoleh dari Kantor Pos. dari 1035 penerima KSMS, setelah dilakukan verifikasi ternyata 239 tidak layak untuk menerima, karena sudah kaya. ?kami berharap ini tidak terulang lagi,? katanya. (Ima)
