Sangatta,wartakutim.com — Meskipun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur sekitar Rp 3,2 triliun, namun pembangunan Infrastruktur fisik dan social di Kutim, masih dirasakan belum maksimal. Pasalnya, sekitar 50 persen dana APBD Kutim dialokasikan untuk belanja pegawai.
Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kutim Ngafifudin, saat ditemui wartawan di ruang fraksi PDI-P, belum lama ini.
“Kalau dana APBD Kutim Rp 3,2 triliun, sudah dipilah-pilah di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah-red) dan badan anggaran DPRD rasaya sangat sulit untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kutim yang sangat luas. Untuk belanja pegawai saja, sudah menyerap separuh atau 50 persen dana APBD kita,” kata Ngafifudin.
Dia menambahkan, untuk melaksanakan pembangunan dengan asas keadilan dan pemerataan dengan menggunakan dana APBD, jumlah nya masih sangat kecil. Belum lagi dengan anggaran pendidikan sekitar 20 persen dari APBD dan anggara kesehatan sekitar 10 persen yang harus dikeluarkan pemda sesuai amanah undang-undang.
“Jadi, untuk melakukan pembangunan dengan asas keadilan dan pemerataan di 18 kecamatan, APBD kita masih sangat kecil,” Ungkap politisi Partai PDI Perjuangan ini.
Dikatakannya, dalam membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kutim, diperlukan bantuan dana alokasi dari APBD Provinsi dan APBN. “Kami (Fraksi PDI-Perjuangan) mencari terobosan untuk mengawal anggaran , baik dari pusat maupun dari provinsi. Tujuan untuk melakukan percepatan pembangunan di kabupaten Kutai Timur,”tanggapnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, jika pemkab focus melaksanakan pembangunan dengan menggunakan dana APBD, pembagunan akan berjalan lambat dan sangat sulit untuk melaksanakan pembangunan dengan asal keadilan dan pemerataan.
“Apalagi, program pusat (Pemerintah) ini kita kaitkan dengan program bupati terpilih dengan visi-misinya, sangat sinkron dengan pemerintah pusat. Karena program pusat akan membangun di daerah pesisir dan pembangunan di mulai dari pedesaan, sangat sesuai dengan visi- misi bupati terpilih saat ini” katanya.
Perlunya kata ngafifudin Pemkab Kutim untuk koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah dan Bupati selalu berkoordinasi dengan SKPD masing-masing di Kutim dalam mengawal pembangunan di 18 kecamatan.
Dia berharap, masing-masing fraksi di DPRD Kutim memperjuangan alokasi dana APBN dan APBD Provinsi agar bisa masuk di Kutim.
“Harapan saya sebagai ketua Fraksi PDI-Perjuangan, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman seluruh fraksi di DPRD Kutim, untuk melakukan upaya-upaya melobi pusat dan provinsi. Dan kita jangan terpaku pada APBD Kutim, kita harus bisa menyerap APBD Provinsi dan APBN,”tutupnya (*/adv/wal)
