Sangatta,WARTAKUTIM.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), sangat serius mengatasi permasalahan prostitusi. Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah daerah dengan menutup seluruh tempat lokalisasi yang ada di Kutim.
Bupati Kutai Timur Ismunandar didampingi Assisten Kesejahteraan Rakyat Kutim Mugeni memastikan, mulai tanggal 1 Juli 2016, Pukul 00.00 wita dini hari, seluruh tempat lokalisasi di Kutim tidak ada yang beroperasi lagi. Pihaknya akan menindak tegas pengelolah tempat prostitusi jika nekat untuk membuka layanan esek-esek.
“Mulai pukul 00.00 wita tanggal 1 Juni hari ini, tidak ada toleransi dan kata kompromi bagi lokalisasi prostitusi, THM dan Panti Pijat untuk beroperasi di Kutim, Kata Mugeni saat ditemui wartawan.
Menurut Mugeni, penutupan ini merupakan instruksi Gubernur Kaltim dan Bupati Kutim. Dikatakannya penutupan ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menghapus lokalisasi di Kaltim maupun Kutim.
“Penutupan total sesuai instruksi Gubernur Kaltim. Ini juga dilaksanakan serempak di seluruh Kecamatan di Kutim tanpa terkecuali, dengan dipimpin masing-masing Camat setempat.,”ungkapnya.
Dengan adanya instruksi Gubernur Kaltim ini, lanjut Mugeni, maka kesempatan bagi pemkab Kutim untuk menutup secara total segala bentuk kegiatan prostitusi di Kutai Timur.
“Karena memang menjadi kebiasaan bila menjelang bulan ramadhan, para wanita tuna susila (WTS) ini pulang ke kampung masing-masing dan akan kembali usai lebaran. Dengan penutupan total ini maka tidak ada kesempatan lagi bagi para wanita tuna susila ini untuk kembali bekerja ke Kutim sebagai penjaja seks karena Pemkab Kutim juga menutup dan menyegel wisma tempat mereka bekerja,” terangnya.
Mantan Kadis Sosial Kutim ini menegaskan, penutupan ini tidak hanya menjelang bulan Ramadhan semata, Penutupan tersebut akan dilakukan seterusnya. Dan untuk memastikan bahwa kegiatan prostitusi tersebut berhenti total, pihaknya akan mengawasi dengan mengerahkan Satpol PP dan aparat keamanan lainnya.
Selain itu, kata dia, dengan adanya penutupan total lokalisasi prostitusi ini, Pemkab Kutim tidak akan memfasilisati atau membiayai pemulangan WTS ini ke kampung halaman mereka. Sementara itu, wisma-wisma yang ditutup tersebut rencanaya akan diwacanakan untuk diambil alih oleh Pemkab Kutim, namun akan dilihat dan dipertimbangkan peruntukannya.
