Wts yang beroperasi ini, menurutnya, memang tinggal di kos-kosan dan tidak pulang kampung seperti kebanyakan WTS lainnya usai pemerintah menutup lokalisasi dan tempat hiburan malam (THM) selama bulan ramadan ini. Untuk mengatasi masalah ini, Didi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kutim untuk melakukan pengecekan. Karena kewenangan melakukan penindakan sepenuhnya di tangan Satpol PP.
“Tapi saya berharap ada ketegasan dari Pemerintah Kutim terkait kegiatan prostitusi ini. Apakah menerapkan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) atau menyesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kutim terkait aturan pelarangan dan penutupan lokasisasi dan prostitusi. Yang pasti harus ada sanksi yang memberikan efek jera bagi WTS tersebut,” katanya. (imanuel)
