WARTAKUTIM.com, SANGATTA — Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi Berharap, pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengurangi belanja tidak langsung dalam pagu anggaran APBD Kutim 2017. Pasalnya, kondisi keuangan daerah mendatang akan menngalami penurunan dari Rp 3,38 Triliun menjadi Rp 2,44 Triliun.
“Kalau bisa anggaran yang bersentuhan langsung ke masyarakat tidak dikurangi. Yang di kurangi, belanja pegawai seperti belanja seremonial, perjalanan dinas keluar daerah. Itu yang semestinya harus di Kurangi,”kata Mahyunadi, saat ditemui usai rapat paripurna membahas tentang KUA-PPAS, di kantor DPRD Kutim, belum lama ini.
Pria yang akrab disapa Unad ini menambahkan, untuk melakukan keseimbangan keuangan daerah, belanja tidak langsung pegawai akan ditekan. Jika pada tahun 2000 silam pemerintah Kutim mematok persentase untuk belanja tidak langsung sebesar 36 persen dari APBD yang ada, maka hal tersebut dapat menjadi acuan untuk kembali diterapkan
“Dahulu pernah sekitar tahun 2000 lalu, kita pernah kita menekan hingga 36 persen belanja tidak langsungnya. Sekarang kita rendahkan (tekan) lagi belanja tidak langsungnya minimal 36 persen, namun anggaran akan berkurang karena anggarannya berkurang, berarti nominalnya juga berkurang,”jelas politisi partai golkar ini.
Ditengah kondisi daerah yang mengalami defisit anggaran, dia meminta pemkab kutim lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak lagi terlalu bertumpu pada dana bagi hasil (DBH) dan royalti sektor Migas dan Batu bara.
“Hal ini patut menjadi pelajaran berharga ke depannya, agar kita (Kutim) tidak lagi selalu bertumpu pada DBH dan royalti sektor Migas dan Batu bara. Tetapi bagaimana pemerintah Kutim bisa lebih berinovasi dan kreatif untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada untuk bisa menjadi penyumbang PAD Kutim,”pangkasnya (RA)
