WARTAKUTIM.com, SANGATTA — Bupati Kutai Timur Ismunandar, resmi melantik H. Zainuddin Aspar, SH. Msi., sebagai kepala Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim, Rabu (30/11/2016).
Acara pelantikan tersebut digelar di ruang Tempedau, kantor sekertariat bupati (Setkab) Kutim pada sekitar pukul 14.10 wita dan dihadiri oleh wakil bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekda Kutim Irawansyah, seluruh Asisten dan sejumlah kepala SKPD dan pejabat dilingkungan pemkab Kutim.
Pada pidato pelantikannya, bupati berpesan agar Kepala BKPP baru dapat menjalani tugasnya dengan dengan baik dan bertanggungjawab.
“Saya meminta Kepala BKPP yang baru dapat menjalankan dengan baik tugasnya demi kesejahteraan masyarakat Kutim,”ungkapnya.
Menurut Bupati Ismunandar, dengan dilantiknya kepala BKPP, maka kerja sekretaris daerah sebagai kepala Badan petimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) yang bertugas menyusun kepegawaian dan mengisi jabatan SKPD yang kosong dapat segera terlaksana/sesuai dengan undang-undang aparatur sipil negara (ASN)
Dikatakannya, melihat kesuksesan memimpin BPBD yang minim anggaran, tetapi mampu membentuk relawan desa tanggap bencana dengan anggaran dari pusat.
Pria yang akrab disapa Ismu ini, memiliki keyakinan Zainuddin yang kini berpangkat 4C, mampu mempermudah urusan kepegawaian seperti yang sudah ada saat ini sistem kepangkatan secara online sehingga pegawai tidak perlu lagi mengisi blangko secara manual
Sebelum dilantik sebagai kepala BKKP Kutim, Zainudin menjabat sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim sejak tahun 2013 lalu.
Kepala BKPP Zainuddin mengaku tidak menyangka kalau dirinya akan dilantik pada hari ini. Pasalanya, Ia baru mendapat informasi pelantikan tersebut sekitar pukul 01.30 wita.
“Saat itu saya berada dihalaman kantor bupati dan diberitahu oleh protokol , kalau hari ini ada acara pelantikan, “katanya saat diwawancari wartakutim.com.
Dikatakannya, langkah awal yang Ia lakukan adalah akan membenahi dilingkungan yang dulu bernama BKD ini. Karena BKPP merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kutim dan bergabungnya Badan Litban di BKPP, tentunya akan ada jabatan baru di OPD tersebut.
“BKD juga mengalami perubahan. Dengan masuknya badan Diklat, otomasi formasi-formasi itu harus segera isi pejabatnya. Waktu masih berdiri sendiri Badan Diklat dijabat oleh Eselon II, dengan masuknya Badan Diklat di BKPP otomatis pejabatnya masuk di eselon III,”terangnya.
Dia menambahkan, mulai, Kamis (1/12/2016) besok pihaknya mulai bekerja keras untuk membenahi OPD yang Ia pimpin saat ini.”Selama satu bulan kedepannya kita akan bekerja keras untuk membenahinya, saya akan mencari data-data OPD yang baru saja disahkan,”katanya.
“kita harus kerja keras untuk mencapai tujuan itu,”pangkasnya. (wal)
