WARTAKUTIM.COM, SANGATTA –Sejumlah kepala desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan menemui Bupati dan wakil Bupati kutim. Pertemuai yang rencana dijadwalkan pekan depan ini untuk membahas terkait anggaran dana desa yang hingga saat ini belum dicairkan oleh pihak pemkab Kutim.
Hal tersebut diungkapkan Parakkasih kepala desa (Kades) Suka Rahmat, kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur saat ditemui awak media, belum lama ini.
Menurut Parakkasi, belum cair anggaran dari pemkab Kutim hingga saat ini, membuat beberapa desa sangat kesulitan dalam mendanai biaya operasional desa.
“Sekarang yang kami (Desa) butuhkan saat ini adalah biaya operasional, sejak bulan Juli 2016, sampai awal Arpil 2017, dana desa kami belum ada yang cair,”ungkap kedes yang belum lama ini dilantik.
Ia menambahkan, pemerintahan desa tidak akan berjalan tanpa adanya biaya operasional. Pihaknya berharap, Pemkab Kutim segera mencairkan dana tersebut sehingga pemerintahan desa bisa berjalan normal.
“Di pemerintahan desa bukan hanya aparat desa yang membutuhkan biaya operasional, di desa juga ada beberapa lembaga yang wajib didanai oleh pihak desa. Lembaga lembaga tersebut antara lain adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Karang Taruna desa, PKK desa, serta beberapa lembaga yang bernaung di desa, tentunya mereka semua membutuhkan biaya operasional,”terangnya.
Lebih lanjut Ia menambahkan, beberapa lembaga atau organisasi tersebut di SK kan langsung oleh bupati seperti BPD dan SK kades . Dan beberapa lembaga tersebut telah menagih biaya operasional ke pihak desa.
Belum jelasnya pencairan anggaran Desa, kata Parakkasi, membuat sejumlah kades merasa was-was. Apalagi, dalam pencairan tersebut belum jelas mekanismenya, seperti belum adanya surat edaran bupati untuk pencairan tersebut.
“Bagaimana mau pencairan kalau hingga saat ini belum ada surat edaran untuk pencairan tersebut. Tentu jika itu akan dicairkan, ada suatu format atau aturan dalam pencairan tersebut.,”jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh kepada desa Kaliorang kecamatan kaliorang Suprianto. Belum cairnya anggaran ADD dari pemkab Kutim, membuat sejumlah kegiatan didesanya tidak berjalan.
“Kami sangat membutuhkan biaya operasional untuk menjalankan beberapa kegiatan didesa dan menghidupkan lembaga-lembaga yang ada.,”kata pria yang akrab disapa cucung ini.
Lebih jauh ia berharap pemkab segera mencairkan anggaran tersebut, sehingga beberapa program yang sudah direncanakan bisa berjalan tidak hanya di aparat desa tapi juga lembaga-lembaga yang ada didesa. (wal)
