WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Dalam mewujudkan komponen penyelenggaraan pemerintah menuju Good governance. Fraksi Partai Golkar memandang perlu adanya sarana komunikasi massa sebagai media untuk memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kutim.
Hal tersebut disampaikan langsung Arang Jau membacakan pandangan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna terhadap empat rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur, di Ruang Sidang DPRD Kutim. Selasa/14/11/2017.
Menurut Fraksi Golkar, Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Daerah adalah Lembaga Penyiaran Publik lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio dan Televisi yang bersifat Independen di daerah, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.
“Untuk itu, keberadaan lembaga penyiaran seperti Radio dan Televisi Pemerintah Daerah seperti TV Kutim di pandang perlu di adakan guna menyampaikan informasi terkait kepentingan masyarakat”. Papar Arang Jau
Disamping itu, Menurut Arang Jau lembaga penyiaran publik televisi dan radio mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya.
“Serta menjadi ujung tombak dalam melestarikan kebudyaan bangsa khususnya kebudayaan daerah dan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kutim melalui penyelenggaran siaran daerah yang menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kutim”. Jelasnya
Oleh karena itu sangat diperlukan suatu media massa yang bisa menjadi sumber informasi utama bagi Pemerintah Dearah yang dapat diandalkan untuk menginformasikan program-program pembangunan sampai kemasyarakat.
“Trasparansi informasi merupakan salah satu kompnen penyelenggaraan pemerintah menuju Good governance”. Ucapnya (ADV DPRD KUTIM/BR)
