WARTAKUTIM.co.Id, SANGATTA Banyaknya Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang ada di Kutim yang mencapai sekitar 9500 orang, diyakini sebagai bukti tingginya minat lulusan perguruan tinggi untuk kerja di instansi pemerintah. Bahkan, sekalipun tahun ini gaji mereka turun dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,2 jumlahnya tetap membengkak.
Melihat masalah ini, anggota DPRD Kutim Uce Prasetyo mengatakan ada yang salah dalam pendidikan di Kutim pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Karena ini membukyikan bahwa pendidikan yang dilakukan selam ini, tidak berhasil mengubah polah pikir mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri.
“Misalnya, dari lulusan Stiper (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian ) Kutim, kok mau jadi TK2 D. Kan ini tidak sejalan dengan harapan kita. Seharusnya, mereka mengikuti pendidikan di Stiper, setelah lulus, maka seharusnya membuat lapangan kerja sendiri di bidang pertanian. Membangun pertanian Kutim lebih baik. Namun kalau menjadi TK2D, itu jelas ada yang salah dalam sistem pendidikan,” katanya.
Dikatakan, seharusnya dalam bangku pendidikan, yang ditekankan sekarang ini adalah bagaimana berfikir agar bisa mandiri, membuka lapangan kerja sendiri sesuai dengan ilmu yang mereka dapat di perguruan tinggi, agar tidak jadi pegawai pemerintah. Namun kalau tidak ada polah pikir seperti itu, maka saat keluar, tujuannya tetap ingin menjadi pegawai, meskipun gajinya kecil. ‘Kami sudah lakukan survei, ternyata 80 persen dari mahasiswa ingin kerja di lingkungan pemerintah, jadi PNS. Yang ingin jadi pengusahan, hanya 5 persen, 15 persen ingin kerj di swasta. Makanya, TK2D, jumlahnya banyak. Mestinya, itu terbalik, lebih banyak mandiri, dan sedikit yang jadi pegawai, karena daya tampung pemerintah, itu kecil,” katanya.
Melihat kondisi ini, Uce, yang juga adalh seorang pengusaha meminta agar sistem pendidikan di Kutim, di ubah. “Sistemnya kita harus ubah. Ini perlu dilakukan agar mahasiswa mau berfikir untuk berwiraswata, bukan menjadi pegawai negeri, atau TK2D,” katanya. (ADV/WAL)