Warta Parlementeria

Uce Prasetyo : Ada yang Salah Dalam Pendidikan

146
×

Uce Prasetyo : Ada yang Salah Dalam Pendidikan

Sebarkan artikel ini
Uce Prasetyo
Uce Prasetyo

WARTAKUTIM.co.Id, SANGATTA Banyaknya  Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang ada di Kutim yang mencapai sekitar 9500 orang, diyakini  sebagai bukti tingginya minat lulusan perguruan tinggi untuk  kerja di instansi pemerintah.  Bahkan, sekalipun tahun ini gaji mereka turun dari Rp1,4 juta  menjadi Rp1,2  jumlahnya tetap membengkak.

Melihat masalah ini, anggota DPRD Kutim Uce Prasetyo mengatakan  ada yang salah dalam pendidikan di Kutim pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.  Karena ini membukyikan bahwa pendidikan yang dilakukan selam ini, tidak berhasil mengubah polah pikir  mahasiswa menjadi  pribadi yang mandiri.

“Misalnya, dari lulusan  Stiper (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian ) Kutim, kok  mau jadi TK2 D.  Kan ini tidak  sejalan dengan harapan kita. Seharusnya, mereka  mengikuti pendidikan di Stiper, setelah lulus, maka seharusnya  membuat lapangan kerja sendiri di bidang pertanian. Membangun pertanian Kutim lebih baik. Namun kalau menjadi TK2D, itu jelas ada yang salah dalam sistem pendidikan,” katanya.

Dikatakan,  seharusnya dalam bangku pendidikan, yang ditekankan sekarang ini adalah bagaimana berfikir agar bisa mandiri,  membuka lapangan kerja sendiri  sesuai dengan ilmu yang mereka dapat di perguruan tinggi, agar tidak jadi pegawai pemerintah.  Namun kalau  tidak ada polah pikir seperti itu, maka saat keluar,  tujuannya tetap  ingin menjadi pegawai, meskipun gajinya kecil.  ‘Kami sudah lakukan survei, ternyata 80 persen dari mahasiswa ingin kerja di lingkungan pemerintah, jadi PNS. Yang ingin jadi pengusahan, hanya 5 persen, 15 persen ingin kerj di swasta.  Makanya,  TK2D, jumlahnya banyak.  Mestinya, itu terbalik, lebih banyak  mandiri,  dan sedikit yang jadi pegawai,  karena daya tampung pemerintah, itu kecil,” katanya.

Melihat kondisi ini, Uce, yang juga adalh seorang pengusaha meminta agar sistem pendidikan di Kutim, di ubah.  “Sistemnya  kita harus ubah.  Ini perlu dilakukan agar mahasiswa mau berfikir untuk berwiraswata, bukan menjadi pegawai negeri, atau TK2D,” katanya. (ADV/WAL)