Warta Parlementeria

Legislator Berharap Pemkab Kutim Segera Selesaikan Utang Pada Kontraktor

181
×

Legislator Berharap Pemkab Kutim Segera Selesaikan Utang Pada Kontraktor

Sebarkan artikel ini

SANGATTA. Jeritan kontraktor  yang belum terbayar, terutama kontraktor proyek  tahun 2017 lalu, didengar  DPRD Kutai Timur (Kutim). Seperti diakui   Sekertaris  Fraksi Gerindra DPRD Kutim, Leny Susilawati Anggraeni, S,SI, MBA.

“Memang banyak konraktor yang mengeluh ke kami, karena pekerjaan mereka  tahun 2017 lalu, belum dibayar.   Karena itu, kami berharap,  pemerintah memprioritaskan pembayaran proyek, yang  terutang dari tahun lalu, untuk dibayarkan tahun ini,” jelasnya.

Dikatakan,  masalah utang proyek ini tidak bisa dihindari karena pemotongan anggaran tahun lalu. Akibatnya, banyak proyek yang sudah dibangun,  tidak terbayar.  Namun tahun ini, telah dianggarkan di APBD murni.

Meskipun demikian,  diakui,  sekarang ini yang amat perlu dibayarkan terlebih dahulu adalah gaji pegawai, terutama tenaga kerja kontrak daerah (TK2D).  Sebab ini menyangkut  kebutuhan hidup pegawai, yang tentu tidak bisa ditunda.

“Gaji ini yang paling penting. Karena ini masalah hidup,” katanya.

Diakui, untuk anggaran  pembayaran utang, sebenarnya memang telah dianggarkan saat pembahasan anggaran.  Dimana, di APBD murni tahun 2018 ini, diangarkan Rp500 miliar lebih, untuk pembayaran utang.  Anggaran ini hanya untuk bayar utang proyek,  sementara untuk utang pembayaran lahan,  anggarannya lain. Karena itu, jika memang  tidak ada kendala,  utang ini pasti terbayarkan. Hanya, pemerintah juga masih mengatakan,  utang akan dibayar,  tergantung  kondisi keuangan

 “jadi memang segera dibayarkan, karena itu kewajiban pemerintah, tapi tentu kembali pada  ketersediaan anggaran. Kalau memang ada anggaran, sebaiknya dibayar secepatnya. Kasihan tu kontraktor, kalau  pembayaran terus berlarut-larut,” katanya.

Diakui, malasah anggaran  ini memang sulit dipastikan. Sebab, meskipun telah dianggarkan, namun kalau terjadi pemotongan, tentu  itu diluar perhitungan  pemerintah dan DPRD. Karena itu, dampaknya dirasakan semua pihak.

“Karena bukan hanya masyarakat, DPRD juga rasakan masalah  defisit anggaran  ini. Termasuk anggaran reses belum cair, akibatnya reses DPRD tertunda.  Beruntung,  gaji DPRD  sampai bulan lalu, sudah dibayar, tapi untuk bulan ini,  saya belum cek.  Tapi mudah-mudahan memang sudah  masuk rekening,” katanya. ( ADV/ Ima)