BONTANG,– Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang meminta kejelasan terhadap layanan Kesehatan para guru honorer yang saat ini memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pasalnya banyak guru honorer yang memiliki gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
Anggota Komisi 1,Abdul Malik mengatakan bahwa beberapa guru honorer tersebut berada di lingkungan Sekolah Swasta yang ada di Kota Bontang. Besaran gaji yang mereka miliki, Lanjut Malik, sebesar 400 hingga 600 ribu rupiah setiap bulannya.
“Bisa dikasih solusi terkait masalah ini, mengingat gaji mereka dibawah UMK yang sejatinya jika mereka mendaftar sebagai peserta mandiri maka gaji mereka tidak akan cukup untuk kehidupan sehari-hari,” kata malik. Senin (12/11/2018) siang.
Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) Bahauddin mengatakan bahwa terhitung Januari 2019 seluruh Jaminan Kesehatan diambil alih BPJS Kesehatan melalui JKN KIS. Sementara itu, UPTD Jamkesda akan berakhir pada 31 Desember 2018,
“Akan tetapi meskipun UPTD Jamkesda nantinya sudah tidak ada, Pemerintah Kota wajib menyediakan untuk jaminan kesehatannya, dan saat ini masih kami godok di Pemerintahan terkait regulasi tersebut,” kata Bahauddin.
ementara itu, terkait para nasib guru swasta yang memiliki gaji di bawah UMK Kota Bontang yakni sebesar Rp 2,7 juta, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Abdu Safa Muha menilai tidak relevan lantaran setiap bulannya pihak yayasan sekolah swasta selalu menarik Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang nilai tiap bulannya mencakup 100 hingga 200 ribu per siswa.
“Saya rasa ini tidak masuk akal,” kata Safa.
Sementara itu, Malik dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat dengan Dinas Pendidikan serta akan memanggil Yayasan Sekolah swasta yang ada di Kota Bontang terkait permasalahan ini. Hal ini menurutnya penting, lantaran menjuru pada nasib para guru honorer.#ML
